TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior Didik J Rachbini mendorong agar pemerintah mengkaji ulang rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta.

"Pemindahan ibu kota ini kan seolah-olah hanya untuk program gagah-gagahan. Ini bukan Bandung Bondowoso, bangun ibu kota ini kan bukan seperti pindah kontrakan, tidak bisa kemudian kita mengelola negara seperti ini. Menurut saya ini pantas dikritik," kata Didik dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Founder INDEF ini berpandangan kebijakan publik soal pemindahan ibu kota tidak dilakukan secara sistematis, masalahnya kondisi perekonomian saat ini tidak memungkinkan untuk Indonesia pindah ibu kota.

Ia meyakini pemindahan ibu kota tidak akan berdampak pada pemerataan ekonomi di Kalimantan, seperti diwacanakan Bappenas.

“Lebih baik kita menyelesaikan kereta cepat dahulu, soal papua, perdagangan ekspor kita. Saya lihat studi akademik Bappenas hanya ada sembilan orang yang meneliti. Ini harus dikritik. Presiden harusnya menunda dulu (pindah ibu kota).”

Baca: Hari Ini, 20 Capim KPK Jalani Pemeriksaan Kesehatan

"Kita bukan tidak setuju tapi sebaiknya dikaji ulang," tegas Didik.

Emil Salim Sedih

Ekonom senior Emil Salim mengaku sedih mendengar usulan Bappenas.

Ini menyangkut soal pemindahan ibu kota yang disinyalir mampu memeratakan pertumbuhan ekonomi dan menjadikan Indonesia Sentris.

Emil mengatakan, usalan Bappenas yang menjadi langkah pengambilan kebijakan Presiden RI Joko Widodo, keliru.

"Di sini kita ingin bilang kepada teman-teman kita di Bappenas, keliru cara berpikirnya itu. Yang kesian ya presiden, yang memikul dampaknya. Kenapa Bappenas tega berbuat seperti itu? Saya sedih sekali mendengarnya," kata Emil Salim dalam Diskusi Publik INDEF di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Alih-alih memindahkan ibu kota baru, Emil menyarankan untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM).

Pasalnya, semua negara maju di Asia seperti Jepang, China, dan Korea Selatan terus membangun SDM untuk menjadikan negaranya maju.

Terlebih, Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang kedepannya belum tentu terjadi lagi. 
Jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri pun lebih banyak ketimbang negara berpenduduk lebih sedikit, seperti Vietnam dan Malaysia.

"Coba kita belajar dari Jepang, Korea Selatan, RRC. Semua negara ini di Asia, mulanya tertinggal dengan negara Barat. Sikap mengejar ketertinggalan ini yang harus kita contoh sehingga menghasilkan problem resolve, bukan pindah ibu kota," jelas pria yang pernah jadi Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH).

"Kalau kita lihat sejarah bangsa maju karena human resources, kenapa kita tidak tempuh jalur ke sana? Nah itu yang saya tidak mengerti," tambah dia.

Emil menuturkan, pindahnya ibu kota tidak akan menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jakarta, seperi banjir, kurang air bersih, dan macet.

Baca: Harga Emas Antam Melesat Rp 9.000 Menjadi Rp 774.000 Per Gram

Baca: Jokowi Akan Umumkan Lokasi Ibu Kota, Benarkah Kalimantan Aman dari Gempa? Ini Penjelasan BMKG

"Kalau itu persoalannya, persoalan itu kita pecahkan, jangan lari ke tempat lain. Lantas kalau kau pindah ke tempat lain gimana? Betul-betul, saya ingin tahu apa logikanya Bappenas, lalu kita diskusikan. Karena Pak Jokowi tentu mempertimbangkan hal ini berdasarkan masukkan dari para ahli. Yang saya duga, adalah pendapat para ahli itu," pungkas Emil.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Emil Salim soal Ibu Kota Baru: Kenapa Bappenas Tega Berbuat Seperti Itu? Saya Sedih Sekali"

Kalimantan Rawan Gempa?

Hari ini (26/8), kalau tidak ada aral melintang, Presiden Joko Widodo bakal mengumumkan lokasi Ibu Kota negara baru di Pulau Kalimantan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan, Kalimantan adalah satu-satunya pulau di Indonesia dengan tingkat aktivitas kegempaan relatif paling rendah.

"Meskipun di Pulau Kalimantan terdapat struktur sesar dan memiliki catatan aktivitas gempa bumi, secara umum wilayah Pulau Kalimantan masih relatif lebih aman dibanding daerah lain di Indonesia, seperti Pulau Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Papua yang memiliki catatan sejarah gempa merusak dan menimbulkan korban jiwa sangat besar," ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam siaran pers, akhir pekan lalu.

Menurut Dwikorita, kondisi seismisitas Kalimantan yang relatif rendah ini berdasarkan sejumlah fakta.

Pertama, wilayah Pulau Kalimamtan memiliki jumlah struktur sesar aktif yang jauh lebih sedikit dari pulau-pulau lain di Indonesia.

Kedua, wilayah Pulau Kalimantan lokasinya cukup jauh dari zona tumbukan lempeng (megathrust). 
Sehingga, suplai energi yang membangun medan tegangan terhadap zona seismogenik di Kalimantan tidak sekuat dengan akumulasi medan tegangan zona seismogenik yang lebih dekat zona tumbukan lempeng.

Baca: Kirana Larasati Kini Pacaran dengan Bule bernama Elliott Hawkins, Intip Fotonya saat Hadiri HUT SCTV

Baca: Pekerja Asing Dinilai Belum Perlu Dilibatkan untuk Atasi Tumpahan Minyak di Perairan Karawang

Ketiga, beberapa struktur sesar di Kalimantan kondisinya sudah berumur tersier sehingga segmentasinya banyak yang sudah tidak aktif lagi dalam memicu gempa.

Toh, untuk mengantisipasi bencana yang mungkin terjadi khususnya di wilayah pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan yang berhadapan dengan sumber gempa, maka perlu menyusun strategi mitigasi dengan menyiapkan tata ruang pantai agar masyarakat pesisir lebih aman.

"Tata ruang pemanfaatan daerah pesisir harus berbasis mitigasi bencana. Ini penting guna mengantisipasi bencana tsunami di pantai rawan tsunami dan tangguh menghadapi tsunami," tegas Dwikorita.

Selain itu, konsep evakuasi mandiri juga menjadi pilihan tepat dan efektif untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman tsunami.

Evakuasi mandiri dengan menjadikan guncangan gempa kuat sebagai peringatan dini tsunami alami bisa menjamin keselamatan masyarakat.

Dwikorita menjelaskan, edukasi evakuasi mandiri dan pelatihan evakuasi (drill) akan menjadi materi penting dalam kegiatan sosialisasi untuk masyarakat dan stakeholder di wilayah pantai rawan tsunami oleh berbagai lembaga terkait, seperti BNPB, BPBD, dan BMKG.

Masyarakat yang ditinggal di zona sesar aktif dan di kawasan pesisir harus memahami bagaimana cara selamat saat terjadi gempa bumi dan tsunami.

"Jika tempat tinggal kita di daerah rawan, maka yang penting dan harus disiapkan adalah langkah mitigasinya, kesiapsiagaannya, kapasitas masyarakat dan stakeholder, serta infrastruktur yang kuat untuk menghadapi gempa dan tsunami yang mungkin terjadi," imbuh Dwikorita.

Diumumkan Hari Ini

Presiden Joko Widodo akan mengumumkan lokasi ibu kota baru hari ini, Senin (26/8). Pengumuman itu disampaikan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden.

Video yang diunggah 26 Agustus 2019 itu berjudul "Upcoming Live | Presiden Jokowi Mengumumkan Ibu Kota Baru".

Pada akhir video berdurasi satu menit disampaikan bahwa pengumuman ibu kota baru akan disiarkan secara langsung hari ini oleh akun tersebut.

Sebelumnya kajian mengenai pemindahan ibu kota negara telah bergulir.

Di awal video memperlihatkan Jokowi yang meminta izin pemindahan ibu kota saat pidato nota keuangan dan RAPBN 2020 di DPR, Jumat (16/8) lalu.

Baca: Live Streaming Siaran Langsung Pengumuman Ibu Kota Negara yang Baru Siang Nanti, Tonton di HP

Baca: Ibu Kota Disebut akan Pindah ke Kalimantan Timur, BMKG Beberkan 3 Sesar dan Catatan Gempa

"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke pulau Kalimantan," demikian cuplikan pidato Jokowi di awal video.

Kalimantan menjadi lokasi yang dipilih oleh Jokowi. Namun, belum ada lokasi spesifik yang disampaikan oleh pemerintah karena masih menunggu hasil kajian.

Pengumuman lokasi ibu kota memang ditargetkan akan segera dilakukan. Hal itu menindaklanjuti dua kajian terakhir yang telah diserahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ke presiden.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro telah memberikan dua kajian terakhir pada PresidenJoko Widodo, Jumat (23/8) lalu.

Dua kajian tersebut berkaitan dengan struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru.

Jokowi sebelumnya juga sempat menyampaikan akan mengumumkan lokasi ibu kota pada bulan Agustus ini. "Nanti kita sampaikan Agustus," ujar Jokowi Selasa (30/7).

Berita Ini Sudah Tayang di KONTAN, dengan judul: Hari ini Presiden umumkan lokasi Ibu Kota, Kalimantan aman dari gempa? Ini kata BMKG dan Presiden Jokowi akan umumkan lokasi ibu kota baru hari ini