Presiden Jokowi soal pemindahan ibu kota ke Kaltim: Banyak pertanyaan, kenapa harus pindah (Ibu Kota)? Yang pertama beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Lokasi ibu kota negara RI berada di sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Pengumuman resmi Presiden Joko Widodo atas lokasi ibu kota hingga alasan-alasan pemilihan dua wilayah kabupaten tersebut disampaikan saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/8/2019) siang.

"Lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia," tegas Jokowi dalam jumpa pers mengenai pengumuman pemindahan ibu kota baru.

Akun resmi Kementerian Sekretariat Negara RI dalam akun resmi Facebook memasang lokasi persis di Kalimantan Timur yang dipilih menjadi lokasi ibu kota negara.

Tidaak ada penjelasan lebih lanjut lokasi pasti letak ibu kota baru.

Namun dalam jumpa pers Presiden sudah mengumkan lokasi ibu kota baru berada di sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. (Lihat: Profil Ibu Kota Baru, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur)

Dalam jumpa pers, Jokowi menjelaskan pula, gagasan memindahkan Ibu Kota sudah dilakukan sejak Presiden Pertama Ir Seokarno.

Sebagai bangsa bangsa besar, Indonesia belum pernah merancang sendiri ibu kotanya.

"Banyak pertanyaan, kenapa harus pindah (Ibu Kota)? Yang pertama beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan. Pusat bisnis, pusat keuangan pusat perdangan dan pusat jasa," jelas Jokowi.

"Dan juga airport bandar udara, yang terbesar di Indonesia. Beban pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total pendukuk Indonesia. Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di Jawa," lanjutnya.

Baca: Untuk Turunkan Suku Bunga Acuan, Bos BI Mengaku Wiridan Terlebih Dulu

Beban ini, lanjut Presiden semakin berat jika pemindahan Ibu Kota hanya di pulau Jawa.  Lebih jauh Jokowi menjelaskan pula, tanah yang sudah tersedia untuk memindahakan ibu kota seluas 180 ribu hektar.

Pemerintah kata Jokowi lagi, juga telah melakukan kajian terus menerus selama tiga tahun.

"Kenapa urgent sekarang? Kita tidak bisa membiarkan beban Jakarta dan Jawa terus menerus. Kemacetan dan polusi udara, beban perekonomian kepada Jakarta dan Jawa. Kesenjangan ekonomi yang terus meningkat Jawa dan luar Jawa. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, " tegas Jokowi.

Menurut Jokowi, keberadaan ibu kota negara ini nantinya bukan berarti akan mengurangi kesenjangan di Indonesia.