TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pansel Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih angkat bicara terkait tudingan Koalisi Kawal Calon Pimpinan KPK, bahwa dirinya pernah jadi tenaga ahli di Polri.

"Saya tidak pernah jadi tenaga ahli. Hanya pengajar di program-program pendidikan baik di Polri, Kejaksaan, pajak, bea cukai untuk TPPU-nya," ujarnya saat dihubungi, Minggu (25/8/2019) malam.

Sebelumnya, Koalisi Kawal Calon Pimpinan KPK mengatakan Yenti memiliki konflik kepentingan dalam melakukan seleksi Capim KPK. Karena, Yenti pernah menjabat sebagai tenaga ahli Polri.

Yenti mempersilakan kepada publik untuk mengecek informasi tersebut.

Yenti mengatakan tidak pernah ada surat keputusan (SK) yang menyatakan dirinya tenaga ahli atau staf ahli Kapolri.

Baca: Fakta Penemuan 4 Kerangka Manusia di Kebun Belakang Rumah Banyumas, Masih Sekeluarga, 5 Tahun Hilang

Baca: Terjaring Razia dan Merasa Dirugikan, Aceng Fikri Berencana Laporkan Satpol PP Kota Bandung

"Silakan cek adakah SK tentang tenaga ahli Bareskrim atau penasehat ahli kapolri, tidak ada," katanya.

Menurut Yenti, ia hanya pernah mengajar untuk Polri, Jaksa, Ditjen Bea Cukai, dan sejumlah lembaga lainnya. Ia mengajar terutama masalah tindak pidana pencucian uang (TPPU)

"Saya mengajar dan sering menjadi ahli untuk negara Polri dan Jaksa. Saya pengajar untuk semua lembaga penyidik TPPU polri, jaksa, pajak, bea cukai, BNN dan POM TNI. Yang paling banyak malah di Badiklat kejaksaan RI," pungkasnya.

Baca: Kapolda Jabar akan Pimpin Upacara Pemakaman Polisi yang Terbakar Saat Kawal Demo 

Sebelumnya, Koalisi Kawal Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) menyatakan prihatin atas sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya pada Selasa (6/8/2019) Koalisi Kawal Capim KPK mengirimkan surat kepada Jokowi terkait pengevaluasian kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK.

Hingga saat ini, dikatakan Asfinawati, perwakilan koalisi, pihaknya belum menerima surat balasan dari Jokowi.

"Surat kemarin tidak ada jawaban, kami prihatin atas ini, karena artinya Presiden atau orang-orang dekat Presiden tidak total dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Asfi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu pun menyangsikan surat yang dilayangkan sampai ke tangan Jokowi.

Isi surat itu, jelas Asfi, adalah meminta Jokowi dan Pansel KPK menyoroti integritas para capim KPK.