Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, tidak ada proses reklamasi di Teluk Benoa, Bali.

Luhut merespons reklamasi Teluk Benoa oleh PT Pelindo III.

Proses itu, dihentikan Gubernur Bali I Wayan Koster pada 22 Agustus 2019.

Pemberhentian ditandai surat yang diterbitkan oleh Koster.

Koster menyampaikan permintaan penghentian reklamasi tersebut dalam surat resmi kepada Direktur Utama Pelindo III yang juga ditembuskan kepada Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, serta Menteri Agraria dan Penataan Ruang.

Baca: Eks Bintang Barcelona Cetak Gol, Tim yang Dibelanya Pesta Tandang di Jepang

Baca: Datangi Polda, Hotman Paris Beri Ancaman Tegas ke Farhat Abbas: Tiada Maaf Bagimu, Hukum Jalan Terus

Baca: Posisi Wakil Ketua Umum Jadi Jabatan Baru dalam Struktur DPP PKB

Baca: Ammar Zoni Sebut Wajah Calon Anak Kembarnya Sama Tapi Berbeda Saat Irish Bella Jalani USG Ketiga

Mengenai pembatalan itu, ucap Luhut, ia mengatakan, akan melihat dulu apa yang menjadi persoalan.

"Kita lihat nanti," ujar Luhut di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).

Luhut mengatakan di Teluk Benoa tidak ada proses reklamasi.

Proses di Teluk Benoa adalah pendalaman alur pantai agar bisa dilalui kapal besar.

"Sementara tidak ada reklamasi di situ, kan' pendalaman alur supaya cruise ship bisa masuk. Kalau tidak, itu kan' di luar diangkut. Nah, bekas pasirnya itu dibuang ke sebelahnya, itu aja," ucap Luhut.

Luhut menuturkan, pendalaman alur kapal dan reklamasi, merupakan dua hal berbeda.

Luhut mengatakan, pembangunan dilakukan bersama Pemerintah Daerah.

"Memang iya dulu kan' program bersama, tidak ada urusan dengan reklamasi benoa, dua hal beda itu, pendalaman alur supaya cruise bisa masuk, kan' kehendak Pemda waktu itu," tutur Luhut.