TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Relawan Nasional Indonesia (KORNI) mendukung upaya yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk pemindahan ibu kota Indonesia.

Rencananya, lokasi ibu kota baru berada di sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimatan Timur.

“Kami sangat mendukung, karena ini sudah menjadi urgent bagi bangsa Indonesia untuk kemajuan di masa depan,” kata Ketua Umum KORNI M Basri BK di Jakarta, Senin (26/8).

Menurut Basri, langkah strategis tersebut merupakan bagian dari implementasi salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya mewujudkan Indonesia sentris melalui pemerataan pembangunan infratsruktur dan ekonomi secara inklusif.

“Jadi, kami berharap, pemilihan ibu kota baru nanti akan mampu memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Indonesia. Mulai dari peningkatan pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah, hingga menciptakan lapangan kerja baru,” paparnya.

Karena itu, katanya, diperlukan berbagai program dan kebijakan yang tepat untuk mengakselerasinya, antara lain mendorong pertumbuhan industri manufaktur.

Ini seiring dengan tujuan peningkatan nilai tambah sumber daya alam setempat melalui hilirisasi.

“Pemerintah perlu gencar menarik investasi. Ini akan mampu pula memperkuat struktur industri dan ekonomi kita. Dari hasil hilirisasi tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, produknya juga dapat mengisi pasar ekspor,” terangnya.

Di samping itu, beberapa sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di ibu kota baru nanti, di antaranya adalah sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik, jalan dan sejumlah sarana utilitas lainnya.

“Jadi, pemerintah harus membuat tata ruang perkotaan yang baik, tentunya bisa disesuaikan dengan standar internasional,” ujar Basri.

Selain itu, fasilitas publik yang juga perlu disediakan meliputi rumah sakit, sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, perpustakaan, transportasi urban, pasar, rumah susun sewa (rusunawa), dan berbagai fasilitas publik lainnya.

Apalagi, para aparatur sipil negara akan berbondong pindah ke ibu kota baru, yang tentunya memerlukan tempat tinggal dan sejumlah fasilitas yang dibutuhkan.

“Bahkan, di tengah bergulirnya era digitalisasi dan penerapan industri 4.0, kami meminta pemerintah dapat membangun jaringan telekomunikasi dan internet yang luas di ibukota baru nanti bahkan di daerah pelosok lainnya, untuk mendukung pemanfaatan teknologi terkini,” ujar Ketum KORNI.

Langkah penting lainnya yang perlu dilakukan adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) setempat.

“Sebab, SDM menjadi potensi kita ke depannya dalam mengambil momentum bonus demografi. Ini potensi yang kita miliki dibanding negara lain, investasi dan teknologi bisa dicari, tetapi kualitas SDM harus benar-benar kita kelola dengan baik. SDM unggul, Indonesia Maju,” paparnya. (*)