Calon Pimpinan KPK Ini Traktir Nasi Padang 250 Anggota Brimob yang Hendak Berangkat ke Papua
Anggota yang mendengar pertanyaan orang nomor satu di Polda Sumsel ini langsung serentak menjawab belum.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Firli Bahuri mendekati personel Brimob Polda Sumsel, seusai apel pelepasan di kargo Bandara SMB II Palembang, Jumat (30/8/2019).
Firli Bahuri yang saat ini mencalonkan pimpinan KPK langsung menanyakan kepada anggota yang akan berangkat, apakah sudah makan atau belum.
Anggota yang mendengar pertanyaan orang nomor satu di Polda Sumsel ini langsung serentak menjawab belum.
Kapolda yang berdiri di dekat anggotanya, langsung mengajak berkumpul dan duduk bersama.
Ia juga langsung meminta anak buahnya untuk menyiapkan nasi bungkus dan dibagikan kepada seluruh anggota.
Baca: Ditolak 500 Pegawai, Ini Sosok Irjen Firli, Salah satu Calon Pemimpin KPK dari Polri
Baca: Wadah Pegawai KPK: Ribuan Orang Termasuk Mantan Pimpinan Akan Datang ke Gedung KPK Siang Ini
Meski sudah disiapkan piring, Irjen Firli Bahuri tetap mencuci tangannya dan menggunakan tangan untuk makan.
Ini dilakukannya sebagai bentuk kebersamaan dengan personel anggota Brimob Polda Sumsel.
"Ini rendang. Kalu kato wong Palembang itu, lemak nian," ujar Firli Bahuri kepada wartawan yang mengabadikan fotonya saat makan bersama.
Berangkat ke Papua
Sebanyak 250 personel Brimob Polda Sumsel diperbantukan ke Polda Papua untuk ikut pengamanan di sana.
Para personel anggota Brimob ini langsung dilepas Kapolda Sumsel Irjen Firli Bahuri di kargo Bandara SMB II Palembang, Jumat (30/8/2019).
Menurut Firli Bahuri, sudah sangat tegas di arahannya, pengiriman personil Brimob dalam rangka memberikan pelayanan, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua.
"Tugas ini dalam rangka penegakan hukum dan sekaligus juga memberikan bagaimana Papua itu tetap aman, nyaman, dan layak untuk dikunjungi."
"Selain itu, Papua bisa menjalankan aktivitas ekonomi, aktivitas kegiatan sosial," jelasnya.
Sebagai anggota Brimob, katanya, harus siap siang malam, panas maupun hujan, tidak ada halangan untuk melaksanakan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
Personel juga boleh melakukan tindakan tegas secara terukur, sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tetapi, tepat sasaran, tepat waktu saat menindak tegas para pelaku kejahatan, pelaku kriminal, dan kelompok kriminal bersenjata.
"Belum tahu berapa lama akan bertugas di sana dan di mana."
"Karena prinsipnya mengirimkan kekuatan ke Polda Papua. Nanti Kapolda Papua yang mengaturnya," terang calon pimpinan Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK) itu.
Perusakaan lapas
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyesalkan insiden dugaan perusakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura di Jayapura, Papua, imbas kerusuhan massa, Kamis (29/8/2019).
Akibat insiden itu, fasilitas lapas berupa dapur dan ruang tahanan rusak, serta empat narapidana kabur.
"Itu yang kita sesalkan, kami di Lapas Abepura juga ada sedikit insiden. Dapur dibakar, ada empat narapidana melarikan diri," ungkapnya di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).
Ia pun meminta Kepala Kantor Wilayah Kemenhumkam di Papua dan Papua Barat, untuk tidak terprovokasi dan tetap tenang menghadapi situasi ini.
Serta, mengajak tokoh masyarakat setempat berdialog bersama.
"Saya sudah perintahkan Kakanwil Papua, Kakanwil Papua Barat, seluruh unit kerja yang ada di sana untuk terus siaga."
"Menemui tokoh-tokoh masyarakat di sana untuk dapat merajut kembali bersama sebagai anak bangsa untuk membangun Papua, itu yang kita lakukan," tuturnya.
Sementara, sebanyak dua satuan setingkat kompi (SSK) atau sekira dua ratus personel TNI dari Yonif 501 Kostrad dan 129 personel dari Korps Marinir, dikerahkan ke Jayapura.
Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto mengatakan, para personel tersebut didatangkan untuk membantu aparat keamanan mengamankan kota tersebut pasca-kerusuhan.
Eko juga mengatakan, penugasan personel yang didatangkan secara bertahap sejak Kamis (29/8/2019) dan Jumat (30/8/2019) tersebut, bersifat sementara.
"Sebanyak Dua SSK Yonif 501 Kostrad dan 129 orang personel Marinir untuk sementara," kata Eko ketika dihubungi Tribunnews.com.
Eko mengatakan, hingga pukul 11.00 WIB, ia belum menerima laporan mengenai personel TNI yang terluka akibat kerusuhan di Jayapura pada Kamis (29/8/2019) kemarin.
"Belum ada laporan yang menjadi korban aksi anarkis kemarin sampai dengan saat ini," jelas Eko.
Sebelumnya, Mabes Polri mengungkap kronologi unjuk rasa berujung kerusuhan di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019).
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, awalnya massa yang berunjuk rasa ingin bertemu anggota dewan adat dari Majelis Rakyat Papua (MRP).
Akan tetapi, ternyata sejumlah anggota dewan tak ada ditempat lantaran tengah melaksanakan kunjungan kerja.
"Karena massa mencoba menemui masyarakat dewan adat," ujar Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019).
"Namun demikian, kebetulan beberapa anggota MRP sedang melakukan kunjungan kerja," imbuhnya.
Kepolisian menduga massa kecewa karena tak bisa bertemu anggota dewan.
Oleh karena itu, massa melampiaskan kekecewaan dengan melakukan perusakan dan pembakaran.
Pembakaran itu, kata dia, menyasar bagian belakang kantor MRP yang kemudian merembet hingga bagian gedung tersebut.
"Karena kosong, mungkin massa kecewa, makanya dia melakukan perusakan, pembakaran, di belakang (kantor) terus merembet (ke Gedung MRP)," ucapnya.
Lebih lanjut, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menduga pola aksi massa di Jayapura serupa dengan aksi massa di Deiyai, Papua, yang juga berujung rusuh sehari sebelumnya.
Kemiripan itu diduga terlihat dari adanya massa perusuh yang membaur dan menyusup di antara massa yang berunjuk rasa damai.
Namun, Dedi Prasetyo menegaskan pihaknya enggan mengambil kesimpulan secara cepat dan lebih memilih mendalami serta mencari fakta secara objektif terlebih dahulu.
"Polanya memang hampir mirip ya (dengan Deiyai), tetapi ini kita tidak boleh mengambil kesimpulan yang cepat."
"Nanti aparat setempat setelah melakukan evaluasi malam hari ini (kemarin), nanti akan mencari fakta-fakta secara objektif," paparnya.
Lapas Abepura Dirusak
Kerusuhan di Jayapura, Papua pada Kamis (29/8/2019), ternyata turut berdampak pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, lapas tersebut diduga turut dirusak massa dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan.
Ia mengatakan, pihaknya akan mendalami informasi tersebut lebih lanjut.
Ia mengaku belum mendapat informasi terbaru terkait kondisi lapas itu.
"Untuk pembobolan dan perusakan Lapas Abepura, masih belum dapat update terbaru."
"Apakah ada warga binaan melarikan diri atau rusak di dalam saja, ini masih akan kami dalami dulu," tuturnya.
Ada pun perusakan yang dilakukan oleh massa, awalnya menyasar bagian belakang lapas.
Namun, kemudian merembet ke kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Polsek Jayapura Selatan, hingga perusakan pada kendaraan dinas dan mobil masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan situasi di lapangan sudah mulai kondusif dan masyarakat sudah kembali ke kediaman masing-masing.
Pihaknya bersama pemerintah daerah dan tokoh masyarakat juga terus berkomunikasi.
Dan mengimbau masyarakat untuk tak terprovokasi konten-konten yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Komitmen Majukan Papua
Presiden Jokowi sangat menyayangkan kondisi Papua yang kembali rusuh pada Kamis (29/8/2019) kemarin.
Peristiwa ini adalah buntut dari aksi unjuk rasa susulan menyikapi rasisme yang menimpa mahasiswa Papua.
Aksi yang diikuti ratusan massa gabungan berakhir anarkis dan rusuh. Beberapa fasilitas publik pun dibakar.
Di antaranya, Kantor Majelis Rakyat Papua dibakar, kantor Telkom, kantor Pos dibakar, massa membakar kios dan ruko, sejumlah pusat perbelanjaan hingga hotel tutup.
Situasi mencekam, terjadi pemadaman listrik hingga kaca mobil Dandim 1701/Jayapura pecah dilempari batu.
Atas hal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan bakal melakukan evaluasi secara keseluruhan.
"Semuanya akana kami evaluasi," tegasnya di Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah.
Jokowi mengaku telah memerintahkan Menko Polhukam, BIN, Polri, dan TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis.
"Saya, pemerintah akan terus berkomitmen untuk memajukan Papua, baik dalam bidang fisik maupun SDM."
"Agar kita semua utamanya, khususnya, mama-mama, mace, pace dan siapa pun, bisa lebih maju dan sejahtera," paparnya.
Terakhir, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengajak semua pihak menjaga Papua tetap damai dan maju.
Meski berada di alun-alun Purworejo, Jawa Tengah dalam rangka kunjungan kerja, Jokowi mengaku tetap memantau dari jarak jauh.
"Saya terus mengikuti, dan juga saya sudah mendapat laporan situasi terkini di Papua, khususnya di Jayapura. Saya minta masyarakat juga tenang," ucap Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini berharap masyarakat tidak melakukan tindakan yang anarkis, karena semua pihak bakal dirugikan.
Terlebih, apabila ada fasilitas umum yang rusak.
Jokowi lantas mengajak semuanya menjaga tanah Papua tetap damai, dan sama-sama mewujudkan Papua yang maju.
"Mari kita semuanya menjaga agar tanah Papua tetap menjadi tanah yang damai,"
"Saya ajak semua ketua dan tokoh adat, tokoh agama, dan kaum muda Papua untuk mewujudkan Papua yang maju dan tetap damai."
"Sekali lagi, mari kita jaga tanah Papua menjadi tanah yang aman," ujarnya. (Ardiansyah)
