Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Rusuh di Papua

Dewan Pers Desak Pemerintah Cabut Blokir Internet di Papua dan Papua Barat

Desakan ini turut datang dari anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar saat ditemui di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta

Dewan Pers Desak Pemerintah Cabut Blokir Internet di Papua dan Papua Barat
Banjir Ambarita/Tribunnews.com
Kerusuhan di Jayapura Papua 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pihak termasuk Dewan Pers mendesak pemerintah mencabut pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat.

Desakan ini turut datang dari anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar saat ditemui di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/8/2019) usai pertemuan para tokoh Papua dan Papua Barat dengan perwakilan KSP.

Diketahui dalam pertemuan tersebut, KSP mengundang perwakilan sejumlah lembaga dan organisasi, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Komnas HAM dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Baca: Dibakar Massa, KPU Papua Akan Dirikan Kantor Darurat

Hadir juga ‎Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komnas Perempuan, serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), termasuk Dewan Pers. Seluruh Perwakilan ini diterima langsung oleh Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardhani.

"Tadi ada permintaan pemblokiran internet di sana dicabut. Karen itu menimbulkan orang di mana pun sulit untuk mencari info yang benar. Seperti apa sih, kok jadi kayak ada yang disembunyikan," tutur Ahmad.

Baca: Pembelaan Prada DP Agar Hukumannya Diringankan, Ibu Vera Oktaria Ngamuk: Kamu Harus Dihukum Mati

Ahmad berpendapat akses internet yang dibuka kembali akan membuat informasi terbuka dan berkembang.

Justru dengan dibukanya akses internet, menurut Ahmad, kondisi ini akan membuat masyarakat lebih paham dan mereka bisa membaca informasi dari media mainstream.

"Mereka akan mencari ke media mainstream, yang lebih teruji. Kalau dari medsos ini kan tidak ada yang bertanggung jawab," tegasnya.

Mendengar usulan itu, diungkap Ahmad, pemerintah merespons positif permintaan pencabutan blokir internet di Papua dan Papua Barat.

Baca: Ahmad Dhani Buka Suara Soal Perceraiannya dengan Maia Estianty, Langsung Jatuhkan Talak 3 Kala Itu

Bahkan pemerintah juga menyadari pemblokiran ini dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi.

Untuk diketahui Kemenkominfo sejak Rabu (21/8/2019) memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat. Buntut dari pemblokiran ini sejumlah organisasi masyarakat mendatangi kantor Kemenkominfo untuk menyampaikan somasi dan meminta akses internet kembali dibuka.

Baca: Rahasia Ritual Ruth Sahanaya Jaga Kondisi Tubuh

Jaringan komunikasi baik itu SMS serta telepon di Jayapura, Papua sempat terganggu.

Telkomsel menyebut layanan telepon dan SMS Telkomsel di Papua untuk sementara mengalami gangguan pada Kamis (29/8/2019).

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas