TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal mengatakan BKKBN saat ini tengah mendorong program Kampung KB yang terintegrasi dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Menurutnya integrasi antara Kampung KB dan RPTRA untuk memperbaiki manajemen dari segi layanan, perumusan kebijakan, serta pembiayaan penganggaran.

Baca: BKKBN Kunjungi Kampung KB Rawa Buaya dalam Semarak HUT RI ke-74

"Terutama adalah layanannya, jadi one stop service ya, orang datang dan sudah bisa dilayani secara keseluruhan. Ini menjadi penting dalam mengembangkan integrasi Kampung KB dengan RPTRA," ungkap Nofrijal di RPTRA Rawa Buaya, Jakarta Barat, Jumat (30/8/2019).

Ia menambahkan progres realisasi Kampung KB masih perlu perbaikan, apalagi bila melihat hasil penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Kampung KB yang masih jauh dari kategori A.

"Kalaupun dikategorikan nilainya baru C+. Artinya apa kita baru bergerak di bidang kuantitatif dari pencanangan kemudian ada organisasi tapi secara kualitas ini memang diperlukan. Karena memang ada instruksi dari Bapak Presiden (Joko Widodo) yakni menyamakan hal-hal yang mendasar," tambahnya.

Instruksi itu yang nantinya akan memandu masyarakat atau pemerintah daerah bagaimana cara mengelola Kampung KB.

Hal ini sebagai salah satu solusi di dalam menjangkau daerah DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan), sedangkan untuk di perkotaan ialah daerah khusus padat pemukiman.

Disamping menunggu yang formal, BKKBN berupaya koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait bekerjasama menyentuh layanan masyarakat yang bersifat kesehatan secara umum, keluarga berencana, dan bahkan di dalam memberikan penguatan kesejahteraan.

Dari total 14.812 Kampung KB yang terdaftar di 514 kabupaten/kota di Indonesia, seluruhnya terdeteksi melalui laporan online.