Berikut berita terkini kerusuhan di Papua: Jokowi menyebutkan penumpang gelap dan provokator, Jokowi turut memberikan komentar.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut, ada penumpang gelap yang menunggangi kerusuhan di berbagai wilayah Papua akhir-akhir ini.

Wiranto mengatakan, ada provokator yang sengaja bikin kacau bangsa Indonesia.

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Menurut Wiranto, ada pihak-pihak tertentu yang ingin membuat kondisi di Papua dan Papua Barat tidak kondusif.

Baca: Seribuan Pengunjuk Rasa Berhasil Dievakuasi dari Kantor Gubernur Papua

Baca: Didampingi LBH Jakarta, Sejumlah Mahasiswa asal Papua Sambangi Polda Metro Jaya

Baca: Jokowi Instruksikan Pemulihan Papua Segera: Saya Percaya Warga Papua Cinta Damai

"Memang ada pihak-pihak tertentu yang ingin kita kacau, yang ingin kita ribut, dia kan mendapatkan keuntungan," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019), dikutip Tribunnews dari Kompas.com.

Dilansir Kompas.com, dalam konferensi tersebut hadir juga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, tokoh Papua dan Papua Barat, yakni Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi.

Hadir pula anggota DPD Papua terpilih Yorrys Raweyai, Frans Ansanai, Samuel Tabuni, Alfred Papare, dan Victor Abraham Abaidata.

Kendati demikian, Wiranto tidak menyebutkan siapa pihak yang ingin membuat kondisi Indonesia tidak kondusif.

"Bukan masyarakat Papua, bukan masyarakat Papua Barat, bukan bangsa Indonesia yang mendambakan keadikan dan kemakmuran."

"Ya orang-orang tertentu, saya tahu, tapi enggak usah saya sebutlah," papar dia.

Wiranto juga menyebut, pemerintah sudah mengetahui pihak yang menunggangi sejumlah peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini.

Laporan lengkap soal keterlibatan penunggang gelap ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

"Memang rusuh ini ada yang menunggangi, mengompori, memprovokasi, ada yang sengaja dorong terjadi kekacauan," kata Wiranto saat konferensi pers usai rapat.

"Dari laporan tadi BIN, Kapolri, kita tahu siapa yang coba dapat keuntungan dari kerusuhan ini. Kita peringatkan siapa pun dia, hentikan itu, karena itu hanya ingin buat suasana instabil," imbuh Wiranto.

Namun, Wiranto tidak menyebutkan pihak yang mendapat untung dari kerusuhan itu.

Mantan Panglima ABRI itu menyampaikan, Jokowi juga tidak ingin ada tindakan represif dari aparat dalam menangani Papua dan Papua Barat.

Jokowi, kata Wiranto, justru ingin tindakan persuasif atau lunak.

Wiranto menyebut, Jokowi juga ingin aparat melindungi obyek-obyek penting serta fasilitas publik dan fasilitas milik negara.

Jangan sampai ada yang dirusak karena dapat menghambat kegiatan masyarakat.

"Demonstrasi anarkis merusak sesuatu, sebenarnya mengkhianati rakyat, karena dibangun dengan uang rakyat," ucap Wiranto.

Jumlah Korban

Sementara itu, Wiranto menolak mengungkapkan jumlah korban masyarakat sipil yang tewas akibat kerusuhan dan kontak senjata di Papua.

"Malam ini kita enggak bicara soal yang korban yang rusak, itu nanti pada penjelasan yang lain. Karena laporan terus berjalan. Kita biasanya menerima laporan malam seperti ini, kita kompilasi, baru kita jelaskan besok pagi," kata Wiranto.

Sebelumnya, sejumlah media asing dan dalam negeri memberitakan setidaknya enam sampai tujuh korban tewas dalam kontak senjata di Deiyai, Rabu (28/8/2019).

Namun, polisi baru mengonfirmasi dua warga sipil yang tewas hingga Jumat (30/8/2019) malam.

Wiranto menegaskan, update informasi terkait jumlah korban adalah kewenangan pemerintah dan aparat.

"Ya terserah kitalah mau umumkan (jumlah korban) atau tidak. Kalau diumumkan perlu diumumkan, kalau tidak, tidak," ujar Wiranto.

Setelah itu, ia enggan menanggapi lagi pertanyaan wartawan yang terkait jumlah korban.

Ia terus berjalan cepat dan naik ke mobil golf yang telah disiapkan.

"Sudahlah, jilid pertama sekarang (tidak bahas korban), jilid dua besok," kata Wiranto.

Komentar Jokowi

Menanggapi kerusuhan yang terjadi di Papua, Jokowi memerintahkan aparat keamanan untuk menindak tegas perusuh dan pelaku tindakan anarkistis di Papua.

Hal itu disampaikan Jokowi saat rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Ada aturan keamanan, tindak tegas yang melanggar hukum. Tak ada toleransi bagi perusuh dan tindakan anarkistis," kata Jokowi, dikutip Tribunnews dari Kompas.com.

Hadir dalam rapat itu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

Hadir pula Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jokowi pun mengaku sudah mendapat laporan, sudah ada tindakan terhadap pelaku rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dua pekan lalu.

"Saya dapat laporan, hukum dilakukan, baik untuk oknum sipil maupun militer yang lakukan tindakan (rasisme) itu," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta masyarakat Papua untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkistis.

Hal itu disampaikan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/8/2019).

"Jadi saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapat laporan situasi terkini di Papua pada khususnya di Jayapura dan saya juga minta masyarakat tenang tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis," kata Jokowi di Purworejo.

Jokowi mengingatkan semuanya akan rugi apabila ada fasilitas umum, fasilitas publik, serta fasilitas masyarakat yang sudah dibangun bersama menjadi rusak.

Oleh karena itu, akan ada tindakan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum.

Dilansir Kompas.com, Jokowi juga mengungkapkan, dirinya sudah berusaha untuk mengatur waktu agar bisa bertemu langsung dengan para tokoh masyarakat dan adat di Papua.

"Kita sudah berusaha tapi waktunya saja. Sebetulnya minggu ini kami rencanakan tapi belum memungkinkan," tutur Jokowi.

Di sela kunjungan kerjanya, Jokowi mengaku terus mengikuti dan memantau situasi terkini di Papua, khususnya di Jayapura.

Jokowi pun mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga agar Tanah Papua tetap menjadi sebuah wilayah yang damai.

Ajakan ini khususnya ia tujukan kepada semua ketua dan tokoh adat, tokoh agama, kaum muda Papua.

Ia pun memastikan pertemuan dengan para tokoh itu akan terjadi dalam waktu dekat.

"Akan kami lakukan dalam waktu yang secepatnya, baik tokoh muda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama," ujar Jokowi.

Pemerintah Didesak Tarik TNI-Polri dari Papua

Tokoh Papua, Samuel Tabuni, meminta pemerintah menarik aparat keamanan, TNI dan Polri, dari wilayah Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, hal itu bisa membantu meredakan situasi Papua yang tak kondusif sejak pekan lalu.

Hal itu Samuel ungkapkan dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

"Tapi terakhir tadi saya minta sama Bapak (Wiranto) bahwa pasukan itu ditarik," tutur Samuel, dikutip Tribunnews dari Kompas.com.

Selain menarik aparat TNI-Polri, Samuel juga meminta pemerintah membentuk tim yang bertugas menentukan pasukan apa saja yang perlu ditarik dari Papua.

Tim itu juga perlu menentukan pasukan apa saja yang tidak boleh meninggalkan Papua untuk menjaga keamanan.

"Karena itu, Bapak Menko akan bentuk tim, pasukan mana yang kita tempatkan mana yang kita tarik," kata Samuel.

Sementara itu, Wiranto menjamin jika kondisi sudah kondusif, personel TNI-Polri akan ditarik.

Namun, lanjutnya, dialog menjadi hal yang utama guna membangun situasi di Papua dan Papua Barat cepat pulih.

"Saya jamin ditarik kalau sudah tenang dan enggak ada serangan, enggak ada gangguan keamanan. Oleh karena itu, semuanya harus kita selesaikan dengan dialog, bukan dengan demo dan merusak," ucap Wiranto.