Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keluarga Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membantu perdamaian di Papua melalui dialog bersama para tokoh Papua, Minggu (1/9/2019).

"Tadi banyak tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh politik, dan anak-anak milenial Papua juga terwakili dalam pertemuan," ujar Putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid dalam wawancara dengan Kompas TV, Minggu (1/9/2019) petang.

Dalam pertemuan tersebut, kata Yenny Wahid, semua sepakat berupaya agar tensi di Papua segera diredakan.

Baca: 2 Pria Warga Empat Lawang Ditemukan Terkapar di Pinggir Jalan dengan Luka Bacok, Satu Tewas

Baca: Tata Cara Sholat Istisqo Lengkap dengan Artinya, Doa Minta Turun Hujan ketika Kemarau Panjang

Baca: Revisi UU MD3 Untuk Tambah Pimpinan MPR Diyakini Akan Mendapat Penolakan dari Sejumlah Fraksi

Pendekatan kemanusiaan perlu dikedepankan dalam mengupayakan perdamaian di Papua.

"Karena bagaimana pun kalau kita ingin mencapai satu solusi yang substantif tidak bisa kita hanya mengunakan pendekatan kekerasan," jelas Yenny Wahid.

Menurut dia, pendekatan kekerasan yang selama ini dipakai, hanya menimbulkan konflik baru.

Karena itu dia tegaskan, penting sekali pendekatan kemanusiaan menjadi pijakan bangsa ini dalam menyelesaikan masalah Papua.

Konkritnya, dia menjelaskan, janganlah sekadar mengirimkan aparat keamanan saja ke Papua.

Melibatkan banyak tokoh agama dan adat dalam dialog-dialog yang setara dengan masyakat Papua akan menjadi solusi untuk mendatangkan kedamaian.

"Justru kita harus melibatkan banyak tokoh agama, tokoh-tokoh adat untuk terlibat dalam dialog yang setara, adil, yang tulus. Kita dengarkan keluh kesah teman-teman Papua," ucap Yenny Wahid.

Dia mengingatkan, yang terjadi di Papua sekarang ini adalah akumulasi kekecewaan yang selama ini mereka alami.

Baca: Pembawa Acara Goda Sandiaga Uno Sepatunya Bau, Mantan Calon Wakil Presiden Langsung Bereaksi Begini

Baca: Lokasi Cerita KKN di Desa Penari Berdasar Petunjuk SimpleMan, Mengarah ke Satu Desa di Bondowoso

Misalnya mereka merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua di tanah air.

"Bahkan pernyataan-pernyataan rasisme yang menimpa mereka. Ini hanyalah trigger (pemicu-red). Jadi ada persoalan-persoalan besar yang harus kita selesaikan. Juga kesenjangan sosial, kesejangan ekonomi dan lain sebagainya," katanya.

Otonomi Khusus Papua sendiri, dia menilai, hingga kini masih belum terimplementasikan dengan baik.

Karena itu, menurut dia, harus ada roadmad atau rencana aksi yang jelas ke depan untuk menyelesaikan masalah Papua.

"Bagaimana solusi jangka panjang, menengah dan solusi jangka pendeknya, itu harus ada jelas," jelasnya.

Merasa ditipu

Sekira 300 orang peserta aksi unjuk rasa berujung rusuh dan anarkis di Jayapura, Papua, Kamis (29/08/2019), merasa ditipu koordinator aksi massa.

Atas hal tersebut mereka pun secara sadar berkomitmen tidak akan lagi ikut dalam aksi demonstrasi dalam bentuk apapun.

Massa yang berasal dari masyarakat pegunungan atau Wamena itu sempat bersembunyi di kompleks kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Minggu (1/9/2019) sore pukul 14.30 WIT.

Mereka menyampaikan penyesalan dan merasa ketakutan untuk kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing di wilayah Abepura dan Waena.

Baca: Kenapa Remaja Putri Butuh Tablet Tambah Darah?

Baca: Jadi Politikus Senayan Termuda, Hillary Berharap Duduk di Komisi X atau III DPR, Ini Alasannya

Baca: Satu Keluarga Sampai Menangis dan Bersujud di depan Hotman Paris, Si Anak Bikin Hotman Tak Nyaman

Kapendam XVII/Cenderawasih Letnan Kolonel CPL Eko Daryanto mengatakan 300-an orang yang merupakan bagian dari massa pendemo sepakat untuk tidak mau lagi ikut-ikutan aksi demo massa dalam bentuk apapun.

"Kelompok massa pendemo ini merasa telah ditipu oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan isue rasisme," kata Eko dalam keterangannya, Minggu (1/9/2019).

Eko mengatakan, selama 3 hari mereka bersembunyi di wilayah sekitar Kelurahan Numbay karena tidak berani kembali ke daerah Abepura dan Waena takut mendapat aksi balasan dari masyarakat yang telah menjadi korban aksi penjarahan, pembakaran, pelemparan maupun perusakan di sepanjang jalan Waena-Jayapura.

"Pada hari Minggu siang, perwakilan kelompok yang sebagian besar berasal dari Wamena tersebut menemui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua, Desman Kogaya, untuk memohon bantuan agar diberikan jaminan keamanan dan angkutan dalam proses mereka kembali ke daerah Abepura dan Waena," kata Eko.

Baca: Bus Rombongan Olimpiade Matematika asal Indonesia Sempat Terhalang Unjuk Rasa di Hong Kong

Baca: Omid Nazari Unggah Foto setelah Bawa Persib Bandung Menang, Langsung Banjir Pujian dari Bobotoh

Baca: Kisah Pilu Pemain Baseball, Tiga Orang Tercintanya Dibunuh Saudara Sendiri

Eko melanjutkan, selanjutnya Desman Kogoya menghubungi Kodam XVII/Cenderawasih dan perwakilan Komnas HAM wilayah Papua sebagai mediator.

"Asintel Kasdam Kolonel Inf JO Sembiring sebagai perwakilan dari Kodam XVII/Cenderawasih dan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramanday, melakukan mediasi dan negosiasi untuk memberikan solusi terbaik guna proses evakuasi terhadap 300-an orang dalam rangka evakuasi pemulangan dan pengamanan agar terhindar bentrok susulan antar kelompok massa khususnya di wilayah Jayapura," kata Eko.

Eko mengatakan, dalam proses mediasi tersebut hadir pula Pendeta dan Wakil Bupati Lanny Jaya.

"Anggota MRP Kodam XVII/Cenderawasih telah menyiapkan kurang lebih 15 truk TNI/Polri guna mengangkut massa yang sempat bertahan di wilayah Kelurahan Numbay pasca aksi demo beberapa hari yang lalu," kata Eko.

Eko mengatakan, kemudian pukul 17.00 WIT dilakukan evakuasi gelombang pertama sebanyak 116 orang dan pukul 19.50 WIT evakuasi gelombang kedua sebanyak 172 orang.

"Satu orang yang diduga pelaku penjarahan diamankan oleh pihak Polres Jayapura karena pada saat pemeriksaan ditemukan kunci SPM baru dikantongnya. Proses evakuasi pemulangan berjalan aman dan lancar dengan pengawalan ketat dari Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua," kata Eko.

Pihak asing

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkap adanya keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang timbul di beberapa wilayah Papua, beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan informasi dari intelijen, Tito menyebut kelompok yang berupaya melakukan kerusuhan memiliki hubungan dengan pihak asing atau jaringan internasional.

"Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," ujar Tito, pasca HUT Polwan ke-71, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).

Meski demikian, mantan Kapolda Metro Jaya itu tidak menjelaskan secara detail siapa pihak asing yang dimaksud dan peran yang bersangkutan dalam kerusuhan tersebut.

Baca: Ifan Seventeen Ungkap Hal Mistis Saat Manggung, Ria Ricis: Masa Setan Nonton Konser, Itu Setan Apa?

Baca: Pemeran Video Panas Banjarmasin Viral Mengaku Nama Baiknya Dicemarkan, Sebut untuk Koleksi Pribadi

Menurutnya, pihaknya akan menangani kasus keterlibatan pihak asing itu melalui cara bekerjasama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Intelijen.

"Jadi kami harus menanganinya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri) dan jaringan intelijen," ungkapnya.

Baca: Kapolri Minta Kapolda Papua dan Papua Barat Terbitkan Maklumat Larang Demo

Dalam kesempatan sama, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menegaskan kasus ini harus ditangani secara komprehensif.

Iqbal mengatakan pihaknya bersama seluruh stakeholder terkait tengah memetakan sejauh mana keterlibatan pihak asing tersebut.

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa pihak-pihak yang diduga menggerakkan massa untuk melakukan kerusuhan tengah didalami. Polri disebutnya tak segan menindak apabila menemukan bukti hukum.

"Ini sedang kami petakan. Pihak kami, jaringan intelijen dengan beberapa lembaga terkait, sudah bekerja. Intinya, kami tidak bisa juga menyampaikan seluruhnya di sini. Ini diplomasi antarnegara," ujar Iqbal.

"Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misalnya terbukti secara hukum, tentunya akan ditindak," imbuhnya.