TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA - Sekretaris Umum DPP GAMKI terpilih, Sahat Martin Philip Sinurat menyoroti ihwal proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terutama berkaitan dengan kinerja pansel yang notabene tengah diperbincangkan publik.

Sahat menjelaskan, pendirian KPK pada tahun 2002 dilakukan karena institusi kejaksaan dan kepolisian saat itu masih terlalu kotor, khususnya masih adanya sisa-sisa rezim Orde Baru di dalam tubuh kedua institusi tersebut.

Namun kehadiran KPK bukanlah untuk meniadakan peran pemberantasan korupsi di dalam institusi kepolisian dan kejaksaan.

"Melainkan KPK dibutuhkan untuk menjadi katalisator sehingga pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan lebih masif," kata dia melalui keterangan tertulisnya, Senin (2/9/2019).

Baca: Ketua Pansel: Seleksi Capim KPK Berbeda dengan Memilih Menteri

Sahat menyebut beberapa hari ini terdapat opini miring yang melemahkan pansel capim KPK. Faktanya, pemilihan pansel capim KPK dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan beberapa unsur lembaga negara dan non negara.

"Para pansel terdiri dari orang-orang yang sudah kita akui kredibilitas dan rekam jejaknya. Selain itu, proses seleksi juga melibatkan masyarakat dimana Pansel menerima masukan masyarakat sejak 23 Juli hingga 30 Agustus 2019," beber Almunus ITB tersebut.

Dia meminta dengan proses seleksi yang akan segera berakhir, para pimpinan KPK yang terpilih adalah yang memiliki semangat anti korupsi, tidak ada konflik kepentingan, serta mampu merajut kerjasama dengan semua institusi terkait antara lain kepolisian dan kejaksaan.

Persoalan korupsi di Indonesia yang sudah seperti gunung es, kata dia, harus dapat diberantas hingga ke akar-akarnya dan tidak cukup hanya dilakukan oleh KPK saja.

"Namun harus dapat sinergis dengan institusi penegakan hukum lainnya. Mari kita dukung proses seleksi yang sedang berlangsung. Kita dukung proses pemberantasan korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, baik di tingkat pusat maupun daerah," pungkasnya.