IPW Apresiasi Kapolri Akan Berkantor di Papua
IPW beri apresiasi pada Kapolri dan Panglima TNI yang berkantor selama seminggu ini di Bumi Cenderawasi itu, sehingga bisa mengendalikan situasi keama
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang akan berkantor selama seminggu di Bumi Cenderawasih.
Pun terhadap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan kembali melakukan kunjungan kerja selama beberapa hari di Papua.
"IPW beri apresiasi pada Kapolri dan Panglima TNI yang berkantor selama seminggu ini di Bumi Cenderawasi itu, sehingga bisa mengendalikan situasi keamanan secara langsung," ujar etua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, kepada Tribunnews.com, Selasa (3/9/2019).
Baca: Fadli Zon Sebut Nasib Keputusan Pindah Ibu Kota Sama Tertundanya dengan Mobil Esemka
Seiring dengan kondusifnya situasi Papua, IPW menilai, Kapolri perlu melakukan langkah langkah evaluasi, antisipatif maupun deteksi dini serta meningkatkan patroli sibernya agar kekacauan tidak terulang.
Dengan berkantornya Kapolri dan hadirnya Panglima TNI di Papua diharapkan denyut nadi dan dinamika warga Papua sesungguhnya dapat dirasakan kedua petinggi keamanan itu.
"Sehingga akan bisa lebih kontekstual lagi dalam mengambil tindakan pengamanan di bumi cenderawasi itu," ucapnya.
Lebih lanjut setidaknya ada tiga langkah yang perlu dilakukan Polri menurut IPW.
Baca: Punya Rumah Baru Sebelu Nikah, Prilly Latuconsina Siap Pindah Bulan Oktober Nanti
Pertama, mengevaluasi kinerja jajaran kepolisian, terutama di Surabaya, Papua Barat, dan Papua.
"Evaluasi itu terkait apakah pejabat kepolisian di Surabaya sudah bekerja sesuai SOO dalam menyelesaikan masalah di depan Asrama Mahasiswa Papua. Ini patut dievaluasi," tegas Neta S Pane.
Lalu seperti apa deteksi dini dan antisipasi yang dilakukan pimpinan kepolisian di Surabaya, Papua Barat dan Papua hingga masalah yang ada bisa melebar kemana mana dan menjadi kerusuhan yang tak terkendali.
Evaluasi ini diperlukan untuk mengukur seperti apa kinerja kepolisian di ketiga daerah itu. Tujuannya agar ke depan peristiwa serupa tidak terulang dan bisa dikendalikan dengan cepat dan tepat.
Baca: Klaim Rp10 M Bukan Utangnya Tetapi Pupung Sadili, Aulia Kesuma Terisak: Dia Sudah Di-Black List Bank
Kedua, sejauh mana keberhasilan kinerja Patroli Siber kepolisian dalam memburu dan menangkap para propokator digital dalam negeri. Khususnya mereka yang memprovokasi kasus Surabaya hingga menjadi letupan kerusuhan di sejumlah kota di Papua Barat dan Papua.
Sebab dari informasi yang diperoleh IPW aksi provokasi digital itu dikendalikan dari empat kota Jakarta, Surabaya, Gorontalo, dan Biak.
"Polri perlu menjelaskan secara transparan sejauh mana hasil Patroli Siber melakukan penyelidikan dan menyentuh, untuk kemudian menciduk para provokator digital dalam negeri tersebut," jelasnya.
Ketiga, keterlibatan pihak asing dalam banyak kasus di Papua bukan hal baru.