TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang akan berkantor selama seminggu di Bumi Cenderawasih.

Pun terhadap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan kembali melakukan kunjungan kerja selama beberapa hari di Papua.

"IPW beri apresiasi pada Kapolri dan Panglima TNI yang berkantor selama seminggu ini di Bumi Cenderawasi itu, sehingga bisa mengendalikan situasi keamanan secara langsung," ujar etua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, kepada Tribunnews.com, Selasa (3/9/2019).

Baca: Fadli Zon Sebut Nasib Keputusan Pindah Ibu Kota Sama Tertundanya dengan Mobil Esemka

Seiring dengan kondusifnya situasi Papua, IPW menilai, Kapolri perlu melakukan langkah langkah evaluasi, antisipatif maupun deteksi dini serta meningkatkan patroli sibernya agar kekacauan tidak terulang.

Dengan berkantornya Kapolri dan hadirnya Panglima TNI di Papua diharapkan denyut nadi dan dinamika warga Papua sesungguhnya dapat dirasakan kedua petinggi keamanan itu.

"Sehingga akan bisa lebih kontekstual lagi dalam mengambil tindakan pengamanan di bumi cenderawasi itu," ucapnya.

Lebih lanjut setidaknya ada tiga langkah yang perlu dilakukan Polri menurut IPW.

Baca: Punya Rumah Baru Sebelu Nikah, Prilly Latuconsina Siap Pindah Bulan Oktober Nanti

Pertama, mengevaluasi kinerja jajaran kepolisian, terutama di Surabaya, Papua Barat, dan Papua.

"Evaluasi itu terkait apakah pejabat kepolisian di Surabaya sudah bekerja sesuai SOO dalam menyelesaikan masalah di depan Asrama Mahasiswa Papua. Ini patut dievaluasi," tegas Neta S Pane.

Lalu seperti apa deteksi dini dan antisipasi yang dilakukan pimpinan kepolisian di Surabaya, Papua Barat dan Papua hingga masalah yang ada bisa melebar kemana mana dan menjadi kerusuhan yang tak terkendali.

Evaluasi ini diperlukan untuk mengukur seperti apa kinerja kepolisian di ketiga daerah itu. Tujuannya agar ke depan peristiwa serupa tidak terulang dan bisa dikendalikan dengan cepat dan tepat.

Baca: Klaim Rp10 M Bukan Utangnya Tetapi Pupung Sadili, Aulia Kesuma Terisak: Dia Sudah Di-Black List Bank

Kedua, sejauh mana keberhasilan kinerja Patroli Siber kepolisian dalam memburu dan menangkap para propokator digital dalam negeri. Khususnya mereka yang memprovokasi kasus Surabaya hingga menjadi letupan kerusuhan di sejumlah kota di Papua Barat dan Papua.

Sebab dari informasi yang diperoleh IPW aksi provokasi digital itu dikendalikan dari empat kota Jakarta, Surabaya, Gorontalo, dan Biak.
"Polri perlu menjelaskan secara transparan sejauh mana hasil Patroli Siber melakukan penyelidikan dan menyentuh, untuk kemudian menciduk para provokator digital dalam negeri tersebut," jelasnya.

Ketiga, keterlibatan pihak asing dalam banyak kasus di Papua bukan hal baru.

Dalam kasus berbagai kerusuhan di Papua pascakasus Surabaya, Polri perlu membuka keterlibatan pihak asing secara transparan agar warga di Papua tidak mudah diprovokasi oleh mereka.

Baca: Cerita Via Vallen Soal ART Curi Baju dan Pakaian Dalamnya: Zaman Sekarang Susah Nyari ART Jujur

"IPW mendapat informasi ada dua ada strategi yang dilakukan pihak asing dalam memprovokasi kerusuhan di Papua. Semua itu mereka gerakkan pasca kasus Surabaya. Yakni memprovokasi lewat medsos, khususnya lewat WA sehingga manuver mereka tidak bisa dikendalikan aparat keamanan," paparnya.

Selain itu, kata dia, menjadikan sebuah negara kecil di Pasifik sebagai pangkalan atau markas besar Papua Barat Merdeka untuk mensuport provokasi ke wilayah Papua.

Ketiga hal ini perlu dicermati Polri secara intensif yang tentunya bekerjasama dengan TNI dan Kementerian Luar Negeri, terutama dalam mengantisipasi manuver oknum-oknum dari luar negeri yang selalu hendak memprovokasi masyarakat Papua.

Dia tegaskan, mata rantai gerakan ini perlu segera diputus.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menunjukkan komitmennya untuk mengamankan situasi dan keamanan di Papua pasca unjuk rasa berujung kerusuhan di sejumlah wilayah tersebut.

Tito mengatakan akan menambah pasukan yang diterjunkan ke Papua apabila memang dirasa kurang atau diperlukan. Untuk saat ini sendiri, sudah ada 6.000 personel gabungan TNI-Polri di Tanah Papua.

"Kalau kurang akan saya tambah lagi, saya dengan pak Panglima (Marsekal Hadi Tjahjanto, - Red) sudah komitmen. (Kalau) kurang, akan tambah lagi sampai situasi aman," ujar Tito, pasca HUT Polwan ke-71, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).

Baca: Pengakuan Aulia: Kesal Dibebankan Utang Rp 10 Miliar oleh Edi Chandra

Selain itu, Tito juga menegaskan akan berangkat ke Papua langsung untuk memastikan keamanan di lokasi. Tak sendiri, ia akan didampingi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Menurut mantan Kapolda Papua dan Metro Jaya itu, dirinya akan berada disana seminggu lamanya atau hingga situasi benar-benar aman.

"Kita akan berangkat ke sana untuk jaga keamanan. Saya akan paling tidak, mungkin 4-5 hari atau seminggu akan ada di situ (Papua) sampai situasi benar-benar aman," ucapnya.

Jenderal bintang empat itu pun kembali menegaskan jika situasi panas tak kunjung reda, pihaknya siap menambah pasukan untuk mengamankan dan melakukan penegakan hukum.

"Kalau tidak (aman) atau kurang, saya akan menambahkan pasukan dan kalau ada yang melakukan kerusuhan kita akan tegakkan hukum pada mereka," tandasnya.