Istana Akan Tangani Aktor Rusuh Papua Benny Wenda Secara Politik, Tidak Militer
Moeldoko mengatakan, Benny Wenda saat ini tinggal di Inggris dan menjadi pimpinan gerakan Papua Merdeka.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak mengagetkan ketika Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Benny Wenda sebagai aktor intelektual yang menunggangi berbagai aksi rusuh di Kota Manokwari dan kemudian secara cepat merembet ke sejumlah kota lainnya di Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk Jayapura.
Benny Wenda sejak lama disebut kalangan Istana sebagai biang rusuh di Papua.
Bahkan, politisi PDIP yang juga nggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, beberapa waktu lalu secara terbuka menyebut nama Benny Wenda sebagai tokoh di balik kerusuhan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini.
Menurut Effendi Simbolon, rusuh di Papua berkaitan dengan pergerakan politik yang dilakukan kelompok Pembebasan Papua Barat (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda.
Baca: Identitas Lengkap 36 Korban Kecelakaan Tol Cipularang, Ada 4 Anak dan 2 di Antaranya Masih Balita
Baca: Profil 10 Calon Pimpinan KPK yang Diserahkan ke Jokowi, Satu Nama ternyata Sudah Berkali-kali Gagal
Benny Wenda adalah pemimpin Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).
"Ya jelas toh, jelas Benny Wenda itu (aktor kerusuhan)," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, saat ditanya siapa otak rusuh Papua belakangan ini, Senin (2/9/2019).
Moeldoko mengatakan, Benny Wenda saat ini tinggal di Inggris dan menjadi pimpinan gerakan Papua Merdeka.
Selama ini Benny Wenda telah melakukan pergerakan politik di luar negeri di luar negeri.
Moeldoko menilai Benny Wenda aktif menyebarkan informasi tidak benar kepada pihak asing maupun masyarakat Bumi Cenderawasih.
"Dia mobilisasi informasi yang missed, yang tidak bener. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris lah," kata Moeldoko.
Moeldoko menambahkan, penanganan Pemerintah terhadap Benny tentu dilakukan secara politik dan tidak bisa menggunakan cara militer.
"Ini lebih politik karena dia bergerak di front politik dan kami sudah lakukan (komunikasi dengan otoritas Inggris)," tutur mantan Panglima TNI itu.
Sebelumnya, pemerintah mengaku telah mengetahui aktor penunggang yang membuat gejolak di Papua dan Papua Barat terus terjadi hingga saat ini.
Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Wiranto seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
"Saya terima laporan dari Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN, memang kerusuhan ini ada yang menunggangi, komporin, provokasi ada yang sengaja mendorong agar terjadi kekacauan," ujar Wiranto
"Kami tahu siapa yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari kerusuhan dan kita peringatkan, siapapun dia, hentikan itu karena itu hanya ingin membuat suasana tidak stabil," sambung Wiranto.
Namun terkait aktor penunggang tersebut dari dalam negeri atau luar negeri, Wiranto enggan menyebutnya dan akan segera ditangani.
"Saya enggak mau nyebut, tapi kami minta agar dihentikan," kata Wiranto.
Effendi Simbolon Menyebut Sudah Didesain
Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, menyebutkan nama Benny Wenda sebagai tokoh di balik kerusuhan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini.
Kader PDI-P itu beranggapan, kerusuhan di Papua berkaitan dengan pergerakan politik yang dilakukan kelompok Pembebasan Papua Barat (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda.
Effendi mengatakan, rangkaian insiden rusuh yang bermula dari tindakan represif polisi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, telah didesain untuk menciptakan kerusuhan.
"Dugaan saja bahwa ini di bulan ini, di belahan dunia lainnya juga sedang mereka lakukan pergerakan," kata Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2019).
"Ada pergerakan politik mereka. Di belahan Melanesia sana sedang ada sebuah konferensi yang sifatnya dalam rangka memunculkan isu Papua Barat merdeka."
"(Mereka) kelompok masyarakat Papua, yang dikomandani oleh Benny Wenda yang sekarang ada di Oxford, Inggris," ungkapnya.
Menurutnya, ada tujuan yang akan dicapai jika kerusuhan terus berlangsung.
Isu Papua Barat merdeka akan terus digelorakan, bahkan hingga dunia internasional, melalui argumen pemerintah melakukan tindakan represif dan rasisme terhadap warga Papua.
Bisa saja, kelompok Benny Wenda membawa persoalan tersebut ke sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Saya menduga seperti itu, karena ini di bulan yang sama, ada benang merahnya itu, jadi dia proxy sekali, betul-betul didesain, model isu internasional seperti ini pengalangan opininya dan ini puncaknya di bulan Desember ketika mereka maju di General Assembly (Majelis Umum) di PBB," kata Effendi.
Untuk itu, dirinya mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap remeh persoalan tersebut.
"Saya ingatkan sekali lagi pemerintah jangan kecolongan. Kita adalah wakil tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tapi hati-hati, justru media itu juga yang akan lakukan untuk menyudutkan posisi tawar kita," paparnya.
Catatan Sepak Terjangnya
Sepak terjang Benny Wenda membuat Pemerintah Indonesia bersikap waspada.
Aktivitasnya sebagai penggerak gerakan separatisme di Indonesia karena masih memperjuangkan Papua Barat untuk merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dinilai membahayakan.
Berikut profil Benny Wenda, dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber :
1. Ketua United Liberation Movement for West Papua
Benny Wenda adalah pemimpin Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP). Dia juga Ketua dari United Liberation Movement for West Papua.
Organisasi tersebut difokuskan untuk menggalang bantuan bagi kemerdekaan Papua.
Saat rezim Orde Baru Soeharto tumbang, ia semakin gigih memperjuangkan hak-haknya lewat berbagai program yang disusunnya.
Salah satunya, melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka).
Gerakan referendum dari rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri semakin menguat di era Benny Wenda.
Ia terlibat dalam lobi-lobi politik kepada para pemimpin Indonesia.
Hingga puncaknya terjadi di era Presiden Megawati Soekarnoputri, di mana Papua akhirnya diberi status sebagai daerah Otonomi Khusus.
2. Mendekam 25 Tahun di Penjara
Akitivitas Benny Wenda tersebut membuatnya harus meringkuk di terali besi dan dihukum 25 tahun penjara.
Benny Wenda berhasil melarikan diri dari ketatnya penjara Indonesia pada 27 Oktober 2002.
Pelariannya dibantu oleh aktivis kemerdekaan Papua Barat. Ia kemudian diselundupkan melintasi perbatasan menuju Papua Nugini.
3. Bermukim di Inggris
Gerakannya semakin leluasa saat Benny Wenda dibantu oleh sekelompok LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris.
Benny Wenda masuk ke Inggris sejak tahun 2002, setelah mendapat suaka dari Pemerintah Inggris.
Kemudian, Benny Wenda aktif mengampanyekan kemerdekaan Papua dari Indonesia dari jarak jauh.
4. Aktif Membangun Aliansi
Perjuangan Benny Wenda dalam menggalang kemerdekaan Papua termasuk sangat gigih.
Sejumlah dukungan mengalir dari sejumlah negara yang tergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG) seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.
Di Indonesia, Benny Wenda juga berhasil membangun aliansi dengan sejumlah tokoh OPM seperti Buchtar Tabuni, Goliath Tabuni, dan lainnya.
Benny Wenda cenderung memilih pendekatan lewat jalur lobi, diplomasi, dan anti-kekerasan.
Ia sempat mengirimkan surat terbuka kepada pemimpin Polri yang kala itu dijabat oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
5. Kampanyekan Free West Papua
Benny Wenda membuat kampanye Free West Papua melalui situs freewestpapua.org. Kampanye ini dia diluncurkan pada 2004 di Oxford, Inggris.
Free West Papua kemudian berkembang menjadi organisasi sukarela dan memiliki kantor di Oxford.
Selain di Inggris, Free West Papua juga memiliki markas di Den Haag (Belanda), Port Moresby (Papua Nugini), dan Perth (Australia).
Mengutip dari freewestpapua.org, tujuan dari kampanye tersebut adalah memberikan rakyat Papua Barat kebebasan untuk memilih nasib mereka sendiri melalui referendum.
6. Jadi Pembicara di TedxSidney
Benny Wenda pernah menjadi pembicara bersama rekan sekaligus pengacaranya, Jennifer Robinson, di TEDxSydney, 2013 silam.
Jennifer Robinson adalah seorang pengacara hak asasi manusia dan Direktur Advokasi Hukum di Bertha Philanthropies di London.
Dia menciptakan program global untuk menginspirasi dan mendukung pengacara muda ke dalam hukum kepentingan umum.
Dalam TEDx Talks tersebut, Jennifer dan Benny Wenda menceritakan kisah hidup lelaki tersebut.
Mereka juga membicarakan tentang perjuangan Benny Wenda sebagai pemimpin kelompok Pembebasan Papua Barat.
7. Penghargaan dari Oxford
Benny Wenda mendapat penghargaan sebagai peaceful campaigner for democracy alias pengampanye perdamaian untuk demokrasi.
Penghargaan Oxford Freedom of the City Award itu diberikan pada tanggal 17 Juli 2019.
Hal tersebut disampaikan oleh Benny Wenda melalui cuitan akun Twitter-nya, @BennyWenda, pada 18 Juli 2019 lalu.
Dilansir Kompas.com, pemerintah Indonesia mengecam penghargaan yang diberikan Dewan Kota Oxford kepada Benny Wenda.
Hal itu disampaikan pemerintah Indonesia melalui keterangan tertulis di situs resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis (18/7/2019).
"Indonesia mengecam keras pemberian award oleh Dewan Kota Oxford kepada seseorang bernama Benny Wenda, pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua," tulis Kemenlu dalam keterangan tertulis tersebut.
Pemerintah Indonesia menilai Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.
Padahal, pemerintah menyatakan, saat ini Papua telah mengalami kemajuan di bidang pembangunan.
Meski demikian, Indonesia meyakini pemberian penghargaan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan sikap pemerintah Inggris terhadap Indonesia.
Pemerintah meyakini Inggris mendukung penuh Indonesia dalam menjaga kedaulatannya.
"Indonesia menghargai sikap tegas Pemerintah Inggris yang konsisten dalam mendukung penuh kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya sikap Dewan Kota Oxford tidak punya makna apapun," papar Kemenlu.
"Posisi Indonesia terhadap kelompok separatisme akan tetap tegas. Indonesia tidak akan mundur satu inci pun untuk tegakkan NKRI," sambung Kemenlu. (Tribunnews.com/Citra Agusta Putri Anastasia/Chaerul Umam/Warta Kota/Rina Ayu/Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)