Mengenal Sosok Benny Wenda, Pria yang Disebut jadi Dalang Kerusuhan di Papua
Mengenal sosok Benny Wenda, seorang pria yang disebut menjadi dalang kerusuhan di Papua.
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Tiara Shelavie
Pemerintah Indonesia menulai Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny Wenda yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.
Meski begitu, pemerintah Indonesia meyakini pemberian penghargaan tersebut tidak berhubungan dengan sikap pemerintah Inggris terhadap Indonesia.
"Indonesia menghargai sikap tegas Pemerintah Inggris yang konsisten dalam mendukung penuh kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya sikap Dewan Kota Oxford tidak punya makna apapun," jelas Kemenlu.
"Posisi Indonesia terhadap kelompok separatisme akan tetap tegas. Indonesia tidak akan mundur satu inci pun untuk tegakkan NKRI," lanjut Kemenlu.
Benny Wenda menerima penghargaan Freedom of the City dari Dewan Kota Oxford pada 17 Juli 2019 lalu.
Momen tersebut ia unggah di akun Twitter resminya pada 18 Juli 2019.
5. Menjadi pembicara di TED
Baca: Temui Moeldoko, Menteri Yohana Ingin Selamatkan Anak Papua dari Kehidupan Jalanan
Baca: Sore Ini, Kapolri-Panglima TNI Berangkat ke Papua untuk Jamin Keamanan
Pada 2013 lalu, Benny Wenda pernah menjadi pembicara TEDxSydney yang digelar di Sydney Opera House Concert Hall.
Benny diundang menjadi pembicara TED bersama Jennifer Robinson yang merupakan pengacara Hak Asasi Manusia (HAM).
Dikutip dari tedxsydney.com, dalam acara tersebut Jennifer dan Benny Wenda menceritakan soal kehidupan Benny.
Juga tentang upaya Benny Wenda membebaskan Papua Barat.
6. Mendirikan kampanye pembebasan Papua Barat
Benny Wenda mendirikan kampanye pembebasan Papua Barat pada 2004 silam di Oxford, Inggris.
Mengutip dari situs resmi Free West Papua, markas kantor kampanye pembebasan Papua Barat juga ada di Belanda, Papua Nugini, dan Australia.
Tujuan dari adanya kampanye ini adalah untuk memberikan kebebasan pada masyarakat Papua Barat untuk memilih sendiri jalan mereka melalui referendum yang adil dan transparan.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com)