5 Pernyataan Wiranto Soal Kerusuhan di Papua, Singgung Benny Wenda hingga Bantah Libatkan Pihak Luar
Menkopolhukan Wiranto kembali memberikan pernyataan pers terkait kerusuhan Papua di Ruang Media Center Kemenpolhukam Selasa (3/9/2019).
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Menkopolhukam Wiranto membantah anggapan jika Indonesia meminta bantuan Amerika Serikat untuk menyelesaikan kasus kerusuhan di Papua.
Ia menegaskan bahwa Indonesia akan menyelesaikan sendiri persoalan yang terjadi di Papua, pun demikian jika terjadi masalah di daerah lain.
Pihaknya tak ingin, kasus yang terjadi di Indonesia dicampuri bangsa lain.
"Kita tidak ingin urusan dalam negeri kita di campuri negara lain. Ini kan urusan kita, urusan rumah tangga kita, Papua Barat itu bagian sah dari timurnya Indonesia seperti yang lain,"
"Misal terjadi (masalah) di Madura , masa saya minta tolong Perancis. Terjadi kerusuhan di Banten, minta tolong Arab Saudi. Nggak bisa. Selesaikan sendiri, ada permasalahan kita selesaikan sendiri. Jadi itu nggak benar," tandasnya.
Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sempat mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia ingin mendapat dukungan dari AS untuk menangani gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
Hal itu disampaikan Moeldoko usai menerima Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik David R. Stilwell, di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/9).
"Yang sama-sama kami inginkan adalah kami juga ingin support (dukungan) Amerika atas kondisi yang terjadi di Papua. Dan beliau (David R. Stilwell) sangat support tentang kedaulatan," kata Moeldoko.
Baca: Menkopolhukam Wiranto Bantah Indonesia Minta Tolong Amerika terkait Kasus Papua
Tidak ada referendum untuk Papua
Dalam konferensi pers, Wiranto juga menegaskan bahwa tidak ada referendum untuk Papua dan Papua Barat.
Wiranto memberikan tanggapan terkait tuntutan referendum yang belakangan disuarakan oleh warga Papua.
Menurutnya, pihak-pihak yang menuntut referendum sebenarnya tidak menyadari apa yang terjadi selama ini.
"Kalau kita berbicara referendum, sebenarnya hukum internasional sudah tidak ada lagi tempat untuk Papua dan Papua Barat disuarakan referendum," kata Wiranto.
Ia menilai bahwa konsep referendum adalah dalam konteks meminta rakyat menyatakan pilihannya apakah merdeka atau lepas dari negara penjajahnya.