Bicara Pemindahan Ibu Kota, Moeldoko Minta Amien Rais Jangan Tendensius
Moeldoko juga membantah saat ini pemerintah menunggu kajian dari China soal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko turut mengomentari pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais soal rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim).
Pada Amien Rais, Moeldoko meminta agar dia tidak tendensius soal rencana pemerintah memindahkan ibu kota. Moeldoko juga membantah pemindahan ibu kota terkait dengan China.
"Enggaklah, (Amien Rais) jangan tendensius gitu," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Lebih lanjut, Moeldoko juga membantah saat ini pemerintah menunggu kajian dari China soal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke dua wilayah di Kaltim, wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Mantan Panglima TNI ini menegaskan kajian sepenuhnya berada di tangan Bappenas. Seluruh rencana soal pemindahan ibu kota, dilakukan sesuai prosedur.
Baca: Pemuda di Inggris Buta Saat Usianya Menginjak 17 Tahun karena Hanya Makan Junk Food Selama 10 Tahun
Baca: Sudah Nongol Penampakan Toyota Calya Facelift, Mirip Avanza!
Baca: Depresi karena Bullying Efek dari Video Pamitan dari YouTube, Ria Ricis: Efeknya ke Psikologis
"Kami kan punya prosedur, prosuder yang kami milikin dong. Masa di luar prosuder, gimana sih? Prosedur kami punya Bappenas," imbuhnya.
Diketahui sebelumnya, Amien Rais menuding pemerintahan sedang menunggu kajian pemerintah China untuk melakukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Amien menyebut China ikut berperan dalam program pemindahan ibu kota negara Indonesia sebagai upaya mendominasi dunia.
"Sesungguhnya memindah Jakarta bukan karena menunggu studi Bappenas, tapi studi Beijing. Itu jelas sekali," kata Amien dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Lahan Untuk Warga
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengungkap lahan di ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur, tak hanya untuk gedung kementerian dan lembaga semata.
Pemerintah pun menyiapkan lahan untuk permukiman masyarakat umum di lokasi ibu kota baru.
Presiden Jokowi mengatakan, lahan yang disediakan untuk dijual kepada masyarakat umum seluas 30.000 hektare dari total lahan yang dipatok untuk ibu kota, seluas 180.000 hektare.
