TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mempertanyakan jaminan keberhasilan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) demi menghasilkan menteri yang mampu membantu Presiden Jokowi.

Hal itu dikatakan Indria menanggapi para pakar hukum tata negara yang memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk melakukan fit and proper test kepada calon menteri pada kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

"Saya kira, usul apa saja boleh. Tapi apa jaminan keberhasilannya?" ujar Anggota dewan pakar The Habibie Center ini kepada Tribunnews.com, Rabu (4/9/2019).

Indria Samego mengingatkan, hak prerogatif presiden untuk memilih kabinetnya.

Karena itu, presiden akan memilih orang-orang yang lebih dipercayainya untuk duduk sebagai pembantu-pembantunya selama lima tahun pemerintahan mendatang.

"Kabinet itu urusan presiden dengan orang yang dipercayainya. Keberhasilannya ditentukan oleh sinerji mereka dengan visi dan misi presiden," tegas Indria Samego.

Jokowi Diminta Pilih Menteri Baru

Para pakar hukum tata negara merekomendasikan Presiden Joko Widodo melakukan fit and proper test terhadap mereka yang akan duduk di kursi menteri pada kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

Rekomendasi tersebut dipaparkan dalam konferensi pers Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Hotel JS Luwanda, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2019), seperti dikutip dari Kompas.com.

"Untuk memastikan betul agar orang-orang yang masuk ke dalam kabinet adalah yang memiliki rekam jejak dan integritas yang bagus, Presiden Jokowi perlu melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada calon menterinya," ujar salah satu pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono.

Baca: Indetitas Korban Kecelakaan yang Terbakar Masih Misterius

Baca: Hari Pelanggan Nasional, Pertamina Semangat Ajak Konsumen Move On ke Pertamax Series

Demi menghindari calon menteri yang tidak memiliki integritas dan kompetensi, uji kepatutan dan kelayakan itu bisa menjadi langkah yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk kabinet kerja mendatang.

Mekanisme tersebut, lanjut dia, dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga, semisal KPK, PPATK, dan Komnas HAM.

"Lembaga-lembaga itu bisa memberikan pendapat kepada Presiden dalam mempertimbangkan dan memutuskan seseorang yang layak menjadi menteri atau tidak," ungkap Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember ini.

Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantera Bivitri Susanti menambahkan, tidak hanya uji kepatutan dan kelayakan, Presiden juga perlu menetapkan kriteria calon menteri.