TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senantiasa menjaga hubungan dengan pemerintah dan semua stakeholders.

Sehingga BPK tidak dikesankan hanya mencari-cari kesalahan. Sebab sejatinya, BPK bisa memberi tahu solusi bila ada persoalan.

"Tentu ini bukan kolusi," kata Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara di ruangan kerjanya di gedung BPK, Jakarta, awal pekan ini.

Moemarhadi, yang diangkat menjadi Ketua BPK pada 21 April 2017 itu menjelaskan bahwa pemeriksaan tidak dilakukan di ujung semata.

Namun bisa juga dilakukan sejak awal perencanaan dan saat proses sedang berjalan.

Baca: Lembaga BPK Harus Lakukan Perubahan Revolusioner

Dalam konteks itu, BPK bisa menyampaikan bila ada persoalan untuk segera diperbaiki atau mendapatkan temuan.

"Kalau lagi pemeriksaan, lalau mememukan (persoalan), kita bisa sampaikan. Jangan dibiarkan. Kita kasih tahu bahwa kalau ini diperbaiki bisa menjadi WTP. Jadi kita tak membiarkan satu lembaga terjerumus lalu di ujung bilang disclaimer," kata Moemar, yang lahir di Bandung pada tahun 1955 ini.

Moemar, yang dikenal irit bicara namun bekerja dalam senyap ini menegaskan, itulah juga peran BPK di bawah kepemimpinannya. Hal ini semua dilakukan juga dalam bingkai untuk perbaikan negera.

"Jadi dalam proses itu kita kasih tahu. Jangan dibiarkan sudah jauh, nanti susah," ungkap Moemar.

Apa yang disampaikan Moemar ini sejalan juga dengan apa yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka Kongres XIII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan bahwa Kementerian Keuangan merasakan hubungan yang luar biasa baik dan konstruktif dengan BPK di bawah kepemimpinan Moemar.

Hubungan baik itu, jelas Sri Mulyani, bukan karena kolusi. Melainkan sebuah hubungan profesional sehingga Sri Mulyani merasa nyaman dengan BPK yang selalu memberitahu untuk menciptakan akuntabilitas negara dan tata kelola yang baik.

Kembali ke Moemar. Legacy lain yang dibangun Moemar dalam kepemimpinan BPK yang akan berkahir tahun ini adalah bahwa BPK tak hanya dikesankan sebagai lembaga pemberi rekomendasi belaka.

Betul BPK bukan lembaga penegak hukum. Namun BPK juga menjalankan wewenang untuk memantau tindaklanjut pemeriksaan yang diserahkan pada penegak hukum.