TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menegaskan pemberantasan tindak pidana korupsi tak lepas dari operasi tangkap tangan (OTT).

Menurut Laode, selain pencegahan, penindakan seperti operasi senyap harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya suap.

"Menurut kami masih dibutuhkan, karena aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan terjadi ada kejahatan. Aneh itu kalau misal ada polisi, kalau ada kejahatan diamkan saja nggak ditangkap," tegas Laode kepada pewarta, Rabu (4/9/2019).

Baca: Polri Klaim Internet Sejumlah Kabupaten di Papua Sudah Dipulihkan Kembali

Serupa dengan penangkapan pelaku kejahatan lainnya, korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa tak bisa dibiarkan begitu saja.

Laode menegaskan, pencegahan yang lebih efektif adalah penindakan.

"Ini tetap dibutuhkan, dan terus terang teman di Hongkong, ini salah satu gurunya KPK, di Hongkong itu mereka bilang pencegahan yang paling efektif adalah penindakan yang konsisten," dia mencontohkan.

Baca: Fakta Bebby Fey, Mengaku Ditiduri YouTuber Terkenal, Diperkosa Setan, Jadi Korban Kebakaran

Laode yang gagal mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023 ini jelas tak setuju dengan calon pimpinan (capim) KPK yang menyebut bahwa OTT adalah hal yang sia-sia.

"Karena tujuan hukum itu penjeraan, agar jera, tapi tidak berarti pencegahan itu tidak dilakukan. Jadi kalau kami (pimpinan KPK periode 2015-2019) yang sekarang, keseimbangan antara pencegahan dan penindakan harus sama," katanya.

Pentingnya OTT dilakukan juga disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Baca: Jokowi ke Menterinya: Kita Ini Jangan Kayak Pejabat Minta Dilayani

Menurutnya, jika upaya pencegahan yang dilakukan pihaknya tak didengar oleh penyelenggara negara, maka OTT harus dilakukan.

"Kami pimpinan KPK ini rasanya kelililing ke daerah-daerah itu bukan penindakan, tapi pencegahan dan peringatan. Justru kami sangat sedikit melalukan OTT dibanding yang kita ingatkan," ujar Basaria.