Irjen Firli Bahuri: Koruptor Saya Buat Ketar-ketir
Dari 10 nama tersebut, salah satunya adalah Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Firli Bahuri.
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG- Irjen Firli Bahuri masuk dalam 10 nama yang diserahkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK).
Baca: Ini 6 Profil Capim KPK Lolos ke DPR Selain Nama-nama Seperti Alexander Marwata Hingga Irjen Firli
Firli mengatakan, jika namanya terpilih oleh Komisi III DPR untuk menjadi pimpinan lembaga antirasuah, dia sudah memiliki banyak terobosan inovatif dan solutif untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya.
Menurut Firli, dalam memberantas korupsi tidak melulu mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT).
Baca: Alasan Pansel Capim KPK Tetap Loloskan Irjen Firli Bahuri Meski Ditolak 500 Pegawai KPK!
"Pemberantasan korupsi yang sekarang dilakukan KPK hanya dengan penindakan melalui upaya OTT, dan menurut saya hal tersebut tidak cukup," ujar dia kepada sriwijayapost, Senin (2/9/2019) lalu.
Menurut Firli, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara integrasi, menyeluruh dengan upaya-upaya pencegahannya.
"Selain itu perlu sekali dilakukan monitoring atas pelaksanaan program pemerintah," dia menambahkan.
Baca: Jakarta akan tetap macet, krisis air, udara buruk walaupun ibu kota pindah ke Kalimantan Timur
Meski pencalonannya menuai pro kontra, namun Kapolda Sumatera Selatan ini mengklaim bahwa terobosannya ini dinilai akan membuat para koruptor ketar ketir.
Selain upaya-upaya tersebut, ada satu upaya yang saat ini belum dilakukan KPK sekarang. Yakni melakukan upaya Mitigasi.
Menurutnya, upaya ini merupakan leading sector dalam upaya pencegahan korupsi bersama pemerintah.
"KPK itu harus hadir di garda terdepan dalam pendampingan program pemerintah, KPK harus menjadi mitra pemerintah sejak penyusunan program perencanaan pembangunan, penyusunan RPNJP, RPJMN dan penyusunan RKP bersama pemerintah," kata dia.
Menurut Firli, Sumber Daya Manusia (SDM) KPK juga perlu ditingkatkan dan diberikan pendidikan pelatihan terkait dengan wawasan kebangsaan dan cinta Tanah Air.
Demikian juga dengan instrumen perUndang-Undangan terkait tugas pokok KPK.
Baca: Jakarta akan tetap macet, krisis air, udara buruk walaupun ibu kota pindah ke Kalimantan Timur
Menurutnya, tugas pokok KPK harus diperluas pada pendidikan masyarakat, pencegahan dengan sasaran pemerintah dan swasta serta monitoring.
"Korupsi itu timbul dari keserakahan,
Baca: Kabar Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau Dicopot Sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih Dibantah
