Jokowi: Tanah Untuk Permukiman di Ibu Kota Baru Akan Dijual Pemerintah Langsung ke Warga
Setiap warga negara dapat membeli secara individu, tanpa perantara dan tidak dijual kepada pengembang.
Editor: Hendra Gunawan
"Kita tidak mau seperti mereka. Pemindahan ibu kota akan didanai rakyat," ujar Jokowi.
Sleain skema menjual tanah, presiden juga mengungkap skema alternatif. Misalnya, pembangunan ibu kota melibatkan swasta, lalu menyewakan kepada pemerintah atau BUMN untuk masa waktu jangka panjang, 50 tahun.
Presiden sangat yakin, pembangunan ibu kota tidak akan menuai masalah, sebeb pemerintah memniliki niat tulus.
"Kalau semua berjalan dengan baik, pasti akan mudah. Tetapi kalau ada yang bermain, katakan Bappenas bermain, maka akan jadi masalah. Jadi pemerintah, niatnya baik, dan tidak main-main."
Sebelum memindahkan ibu kota negara ke Kaltim, kata Jokowi, ia telah bertanya kepada sejumlah kepala negara lain.
Misalnya, Perdana Menteri Malaysia, Mahatir Muhammad.
Proses pemindahan ibu kota negeri jiran ini memakan waktu tiga tahun, sejak proses rekonstruksi.
Berkaca pada pemindahan ibu kota negara Malaysia ke Putrajaya, Jokowi yakin ia akan berkantor di Kaltim sebelum lengser tahun 2024.
"Saya bertanya kepada pak Mahatir Muhammad, katanya dalam waktu 3 tahun pembangunan ibu kota. Maka, saya yakin, kita pun tiga tahun bisa, jadi tahun 2023 ibu kota sudah bisa pindah ke Kaltim," ujar Jokowi. (amb).
