Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla turut mengomentari masih banyaknya masyarakat yang tidak setuju dengan 10 calon pimpinan KPK atau capim KPK.

Padahal nama mereka tinggal diserahkan Presiden Jokowi ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Menurut Jusuf Kalla selama ini pemerintah telah bekerja berdasarkan sistem dan Undang-Undang dalam capim KPK.

Baca: Pemilik Jasa Travel Bodong Diringkus Polisi, Pelaku Biasa Beroperasi di Media Sosial

"Kalau UU mengatakan dibentuk panitia seleksi (Pansel) secara independen, kita bentuk pansel independen yang tidak ada orang pemerintahan disana," ucap Jusuf Kalla di kantornya, Rabu (4/9/2019).

Soal hasil Pansel atas 10 capim, ada yang senang dan tidak senang, menurut Jusuf Kalla itu hal biasa.

Jusuf Kalla juga menegaskan pada akhirnya DPR lah yang menentukan 5 dari 10 capim untuk menjabat sebagai pimpinan KPK.

Baca: Istana: Sudah Dikalkulasi, Memang Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik

"Pada akhirnya DPR yang menentukan, kalau mau lobby ya lobby DPR. Itu aturannya harus kita taati. Kan DPR milih 5 dari 10," kata Jusuf Kalla.

Profil 10 Capim KPK

nitia seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capin KPK) telah mengumumkan sepuluh nama kandidat hasil proses seleksi Capim KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (2/9/2019).

Sepuluh nama tersebut berasal dari beragam latar belakang, yakni satu dari KPK, satu dari polisi, satu dari jaksa, satu auditor, satu advokat, dua dosen, satu hakim, dan dua orang PNS.

Berikut profil singkat 10 Capim KPK periode 2019-2023 yang diserahkan ke Jokowi:

1. Alexander Marwata (Komisioner KPK 2014-2019)

Alexander atau yang akrab disapa Alex merupakan satu-satunya Komisioner KPK petahana yang lolos hingga seleksi tahap akhir.