Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Sempat Mandek, DPR Akan Bahas Revisi UU KPK di Sidang Paripurna Besok Pagi

Satu di antara yang akan dibahas yakni kelanjutan dari usulan revisi UU KPK Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sempat Mandek, DPR Akan Bahas Revisi UU KPK di Sidang Paripurna Besok Pagi
TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM
Foto dokumentasi/Suasana rapat paripurna DPR. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI akan menggelar rapat paripurna besok, Kamis (4/9/2019).

Satu di antara yang akan dibahas yakni kelanjutan dari usulan revisi UU KPK Nomor  30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut agenda resmi, rapat digelar pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta.

Nantinya, fraksi-fraksi di DPR akan memberikan pandangan terhadap RUU usul Badan Legislasi (Baleg) DPR tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

Baca: Febri Diansyah: Kami Belum Butuh Revisi UU KPK

Mahasiswa gabungan dari berbagai perguruan tinggi melakukan demonstrasi di depan kantor KPK, Jakarta, Kamis (9/3/2017). Pada aksinya, demonstran mendukung KPK mengusut tuntas kasus korupsi proyek KTP elekronik dan menolak rencana revisi UU KPK yang dilakukan DPR. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mahasiswa gabungan dari berbagai perguruan tinggi melakukan demonstrasi di depan kantor KPK, Jakarta, Kamis (9/3/2017). Pada aksinya, demonstran mendukung KPK mengusut tuntas kasus korupsi proyek KTP elekronik dan menolak rencana revisi UU KPK yang dilakukan DPR. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Jika disepakati mayoritas fraksi, pembahasan revisi UU KPK akan dibahas dengan pihak pemerintah. 

Diketahui, materi muatan revisi UU KPK tersebut meliputi perubahan status kepegawaian para pegawai KPK menjadi ASN, kewenangan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, KPK tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, peralihan pelaporan LHKPN, serta kewenangan KPK untuk menghentikan perkara. 

Revisi UU KPK ini berkali-kali disorot berbagai kalangan.

Bahkan sempat mandek di DPR RI karena dianggap sebagai upaya pelemahan terhadap KPK.

Penjelasan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan belum membutuhkan revisi terhadap UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas