Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta parlemen membantu atasi sejumlah permasalahan global, mulai dari ketimpangan, akses terhadap air bersih, masalah infrastruktur dan industri, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan bumi.

Baca: Wapres Jusuf Kalla dan Ketua DPR Buka Konferensi Parlemen Dunia

"Parlemen punya suatu peran yang sangat penting, baik dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan suatu program, sebagaimana menjadi fungsi parlemen. Apalagi bagi negara negara yang menganut keseimbangan antar eksekutif dan legislatif, dan yudikatif seperti indonesia," ujar Jusuf Kalla dalam pembukaan konferensi parlemen dunia, di Bali, Rabu, (4/9/2019).

Parlemen menurut Kalla mempunyai kewenangan dalam penganggaran dan legislasi.

Oleh karenanya Kalla berharap kewenangan parlemen tersebut dapat mendukung upaya pengentasan sejumlah masalah global sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), terutama masalah ketimpangan, akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta keadilan infrastruktur, yang menjadi tema konferensi kali ini.

"Saya mendorong semua parlemen delegasi untuk aktif berpartisipasi dalam konfernsi ini," katanya.

Sementara itu Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berkomitmen untuk mendukung tercapainya TPB.

Karena Apa yang menjadi tujuan TPB sesuai dengan tujuan pembangunan di Indonesia yakni mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Karena itulah pada bulan Juli 2019 yang lalu DPR RI bersama pemerintah hadir dalam pelaporan Voluntary National Review (VNR) yang memaparkan capaian kemajuan pencapaian TPB Indonesia pada High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York," katanya.

Bamsoet memaparkan salah satu capaian Indonesia dalam mewujudkan TPB yakni dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Serta, upaya memenuhi pengalokasian anggaran untuk pendidikan.

"Adanya BPJS sebagai upaya mewujudkan target Universal Health Coverage dengan pengalokasian 5 persen APBN untuk sektor kesehatan dan alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan," pungkasnya.

Pantauan Tribunnews turut hadir sejumlah tokoh dalam pembukaan acara konferesi parlemen dunia di Bali.

Baca: OTT KPK di Kalbar: Bupati Bengkayang, Sekda dan Seorang Kepala Dinas Ditangkap

Mereka diantaranya, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf,
Ketua Parlemen dan perwakilan organisasi internasional dari berbagai negara di dunia, antara lain Ketua Parlemen Portugal, Gambia, Timor Leste, Arab Saudi, dan Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Gabriella Cuevas Barron.

Konferensi digelar pada 4-5 September dengan mengangkat tema “Combating inequality through Social and Financial Inclusion”.