TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Para pakar hukum tata negara (HTN) merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap mereka yang akan duduk di kursi menteri pada kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

Pengamat politik dari Diksi Indonesia Sebastian Salang menilai rekomendasi ini sebagai upaya untuk memastikan para pembantu presiden adalah orang berkompeten dan mampu mengeksekusi visi dan program Jokowi.

"Rekomendasi dari Pakar HTN itu baik sebagai upaya untuk memastikan para pembantu presiden adalah orang berkompeten dan mampu mengeksekusi visi dan program presiden," ujar Sebastian Salang kepada Tribunnews.com, Kamis (5/9/2019).

Baca: Enggak Minat Jadi Artis, Shaloom Razade Putri Wulan Guritno Lebih Tertarik Bisnis

Namun ia yakin Presiden Jokowi melakukan uji kelayakan dan kepatutan saat memilih para Menterinya.

"Hanya metodologinya berbeda dengan proses Fit and proper test Capim KPK atau yang lainnya," jelas Sebastian Salang.

Dia yakin, Jokowi memiliki tim khusus yang ditugaskan untuk menelusuri rekam jejak, prestasi serta kemampuan Calon Menteri.

"Test yang terakhir tentu saja di tangan pak presiden sendiri," tegasnya.

Menurut dia, yang sangat penting harus Presiden Jokowi ketahui dari sosok calon menteri adalah, pertama, apakah calon menterinya berani melawan kelompok radikal yang ingin mengganti idiologi pancasila di jajaran kementriannya atau tidak?

Baca: Rumah Pribadi Bupati Bengkayang dan Mess Pemda Sepi

Kedua, apakah calonnya bisa menerjemahkan visi presiden dan bisa dieksekusi dalam program yang nyata.

Dua hal ini menurut dia penting untuk Jokowi ketahui agar bisa sejalan dengan kerja dan kerja Presiden untuk lima tahun mendatang.

Jokowi Diminta Pilih Menteri Baru Lewat Fit and Proper Test

Para pakar hukum tata negara merekomendasikan Presiden Joko Widodo melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap mereka yang akan duduk di kursi menteri pada kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

Rekomendasi tersebut dipaparkan dalam konferensi pers Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Hotel JS Luwanda, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2019), seperti dikutip dari Kompas.com.

"Untuk memastikan betul agar orang-orang yang masuk ke dalam kabinet adalah yang memiliki rekam jejak dan integritas yang bagus, Presiden Jokowi perlu melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada calon menterinya," ujar seorang pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono.

Demi menghindari calon menteri yang tidak memiliki integritas dan kompetensi, uji kepatutan dan kelayakan itu bisa menjadi langkah yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk kabinet kerja mendatang.

Mekanisme tersebut, lanjut dia, dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga, semisal KPK, PPATK, dan Komnas HAM.

"Lembaga-lembaga itu bisa memberikan pendapat kepada Presiden dalam mempertimbangkan dan memutuskan seseorang yang layak menjadi menteri atau tidak," ungkap Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember ini.

Baca: Ramalan Zodiak Cinta Besok Jumat 6 September 2019: Gemini Bohongi Pasangan, Pisces Ingkar Janji

Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantera Bivitri Susanti menambahkan, tidak hanya uji kepatutan dan kelayakan, Presiden juga perlu menetapkan kriteria calon menteri.

"Kriteria calon menteri dibutuhkan oleh Presiden, kemudian disampaikan ke publik supaya seluruhnya tahu seperti apa yang dibutuhkan di pemerintahan ke depan," papar Bivitri.

Rekomendasi tersebut akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Rekomendasi itu berawal dalam peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/8/2019).

Kala itu, Presiden Jokowi meminta pakar hukum tata negara supaya mereka mengkaji format kabinet presidensial yang ideal ke depan.

Baca: 6 Zodiak Ini Dianggap Paling Aneh dan Eksentrik karena Sifat Mereka, Kamu Termasuk?

"Bapak ibu super ahlinya. Saya titip, tolong dipikirkan dan tolong dirancang bagaimana respons hukum tata negara yang sudah sangat berubah," ujar Jokowi.

"Bukan hanya format kabinet presidensial, melainkan hukum dan administrasi tata negara keseluruhan juga," jelasnya.(*)