Setahun Pimpin Jabar, Ridwan Kamil Dikritik Terapkan Gaya Kepemimpinan One Man Show

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Pengamat Hukum dan Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf menilai, adalah masalah besar dalam pola komunikasi yang selama ini dijalin antara pasangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan wakilnya, Uu Ruzhanul selama setahun memimpinan Provinsi Jawa Barat.

Asep menilai, Ridwan Kamil-Uu belum bisa membangun komunikasi yang baik dengan kepala daerah.

Padahal, kata Asep, pola komunikasi semacam itu penting guna menjaga keselarasan program pembangunan Pemprov Jabar di daerah.

"Harus membangun komunikasi keselarasan dengan kabupaten kota. Tidak mungkin juara itu hanya di Jabar, tapi dia harus memastikan juara itu juga diikuti dan dirasakan oleh kabupaten kota," kata Asep, saat dihubungi, Jumat (6/9/2019).

Asep khawatir, hambatan komunikasi Ridwan Kamil-Uu dengan kepala daerah bisa menyebabkan visi misi program Jabar Juara tak terjemahkan dengan baik.

"Itu yang agak sanksi, apakah Emil mengajak keberhasilan Jabar sebagai keberhasilan daerah? Jangan sampai Emil itu ngabret sendiri, tapi sesungguhnya dia tidak bisa kick off sama-sama dengan kabupaten kota," ujar Asep.

Ia juga menyoroti perihal sumbatan komunikasi Ridwan Kamil-Uu dengan DPRD Jabar.

Ia berharap, Ridwan Kamil-Uu bisa membina keharmonisan dengan semua perwakilan legislatif dari semua partai politik, bukan hanya partai pendukung.

"Komunikasi politik itu penting dengan dewan, jangan dianggap dewan itu penghambat, mengganggu, karena itu harus bagus komunikasinya. Bukan semua keinginan dewan dipenuhi, tapi jangan juga dewan dilecehkan meskipun tak mengenal koalisi dan oposisi," tutur dia.

Masih Bergaya One Man Show 

Soal gestur kepemimpinan, Asep berpendapat Ridwan Kamil masih mempertahankan karakternya sebagai single fighter.

Meski pun sudah ada pembagian porsi kerja, Uu Ruzhanul dianggap hanya sebatas pelengkap.

"Kalau istilah main sendiri memang sudah gayanya. Single fighter, one man show, tapi dalam regulasi sudah berbagi peran secara proporsional dengan Wagub."

"Misalnya Pak Uu urus soal desa, gubernur urus kebijakan. Kadang kan publik tidak merasakan apa yang dikerjakan oleh Wagub, seperti mengikuti saja, seperti pelengkap penderita," papar Asep.

Pandangan senada juga diungkapkan pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi.