TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - DPRD Jawa Barat melontarkan kritik soal setahun kinerja Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dalam memimpin Jawa Barat.

Salah satu catatannya, soal pengelolaan anggaran yang kurang maksimal. Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Demokrat Asep Wahyuwijaya mengatakan, sebetulnya Ridwan-Uu memiliki dua kesempatan mengelola anggaran.

Yakni 30 persen sisa anggaran era Ahmad Heryawan di tahun 2018 dan 100 persen anggaran murni untuk tahun 2019.

Namun, sejauh ini Wahyu tak melihat bukti konkret dari visi misi Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul.

Bahkan, ia menilai keduanya terlalu sering gembar-gembor program. Program yang sejauh ini diluncurkan dinilai belum menyentuh aspek fundamental.

"Wujud legacy awal tidak terlihat. Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan APBD 2019 tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi," ungkap Asep.

"Tapi kalau 2019 kan full kewenanganya, kalau jadinya (program) Bandros, Kolecer (perpustakaan) itu tidak sebanding sebagai sebuah ikon produk unggulan," ungkap Asep saat dihubungi, Kamis (5/9/2019).

Ia juga menyoroti sejumlah program unggulan yang tampak memukau, tapi kedodoran dalam eksekusi.

Seperti revitalisasi alun-alun di sejumlah daerah dan Sungai Kalimalang Bekasi.

"Pangandaran juga yang katanya mau dibikin kayak Hawai baru fondasi, Kalimalang tidak jelas," kata dia.

"Kalau tahu Kalimalang itu bukan kewenangan provinsi kenapa sudah digadang-gadang di sosial media, pakai gambar segala. Jangankan dibangun, produk unggulan kini terbengkalai," lanjut Asep.

Bikin Polemik

Asep justru melihat performa kinerja setahun Ridwan Kamil dan Uu cenderung banyak memunculkan polemik seperti Taman Dilan, pemindahan pusat pemerintahan, hingga komunikasi dengan DPRD yang ia rasa tersumbat.

Ia mengatakan, urusan komunikasi dan koordinasi harusnya pada enam bulan pertama sudah tuntas.