Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Dukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Demokrat Tegaskan Tak Ada Transaksi Politik

Bukti kemurnian dukungan Demokrat kepada Jokowi-Ma’ruf adalah pidato itu disampaikan SBY dalam forum internal dan tidak mengundang pihak luar.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Dukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Demokrat Tegaskan Tak Ada Transaksi Politik
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Nurhayati Ali Assegaf. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf membantah adanya transaksi politik di balik dukungan Partai Demokrat untuk pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode 2019-2024.

Dukungan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara peringatan ulang tahun Partai Demokrat ke-19.

“Soal ‘deal-deal’-an politik tidak ada ya, Demokrat tak mengajukan siapa-siapa, Pak SBY murni ingin bangsa dan negara ini terus berdemokrasi. Dalam berdemokrasi kita memang ada waktunya bertarung dan berjuang, tapi kalau sudah ada hasilnya ya kita dukung,” ujar Nurhayati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).

Baca: Refleksi Akhir Masa Jabatan DPD RI “DPD RI Lahir Untuk Daerah”

Baca: Wanita Banyuasin Ini Melahirkan 4 Bayi Kembar Secara Normal

Baca: Wanita Banyuasin Ini Melahirkan 4 Bayi Kembar Secara Normal

Nurhayati menjelaskan bahwa bukti kemurnian dukungan Demokrat kepada Jokowi-Ma’ruf adalah pidato itu disampaikan SBY dalam forum internal dan tidak mengundang pihak luar.

Sehingga menurut Nurhayati, SBY tidak menyampaikan itu sebagai kode untuk adanya timbal balik politik.

Ketika ditanya soal sosok putra sulung SBY yakni Agus Harimurti Yudhoyono yang digadang-gadang menjadi calon menteri dari Demokrat, Nurhayati kembali menegaskan bahwa penentuan menteri adalah hak prerogatif Presiden.

Berita Rekomendasi

“Pak SBY mengatakan itu murni sebagai dukungan dari Demokrat karena dihadiri internal dan tak mengundang pihak luar. Soal menteri kita kembalikan sebagai hak prerogatif Presiden dan soal ‘deal-deal’ politik sebaiknya tidak ditanyakan,” pungkas Nurhayati.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas