Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan partainya pernah 10 tahun memimpin pemerintahan menyelesaikan segala persoalan termasuk mengelola Papua.

"Demokrat pernah 10 tahun mengelola pemerintahan ini termasuk mengelola Papua," ungkap Hinca di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019) petang.

Menurut dia, berdasarkan pengalaman tersebut, kunci dari menyelesaikan persoalan yang terjadi di bumi cendrawasih adalah lewat dialog.

Baca: Soal Keberadaan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK, Wapres JK Setuju dengan Catatan soal Penyadapan

Menurutnya dialog harus dilakukan secara tulus serta merangkul masyarakat Papua.

"Barang kali pelajaran bisa dipetik dari situ, kuncinya itu dialog dan ketulusan, dan bicara kepada masyarakat di sana," kata Hinca.

Situasi di Papua beberapa waktu lalu sempat panas, kini sudah berangsur kondusif.

Baca: KPK Belum Terima Informasi dari Pemerintah atau DPR Terkait Revisi UU KPK

Menurut Hinca upaya yang dilakukan pemerintah saat ini sudah cukup baik dan konkrit.

Terlebih, keputusan Kapolri dan Panglima TNI yang sama-sama turun langsung ke Papua sebagai upaya menenangkan penduduk yang bergejolak.

"Sudah mulai terkondusif dengan baik karena bapak Kapolri dan Panglima TNI sudah kembali dari sana langsung. Saya kira upaya-upaya ini juga bagus dan tuntas," katanya.

Baca: Baru Sepekan Dilantik, Sudah 15 Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Gadaikan SK-nya ke Bank

Soal keputusan Presiden Joko Widodo setuju membangun Istana Presiden di Papua, Hinca menyebut hal itu merupakan otoritas pemerintah.

"Sepanjang itu maksudnya untuk mengembalikan semua menjadi baik, saya kira pemerintah memiliki otoritas," katanya.

Bisik-bisik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons permintaan para tokoh Papua dan Papua Barat untuk membangun Istana Presiden Republik Indonesia di Papua.

Permintaan tersebut disampaikan kepada Presiden saat menerima 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, (10/9/2019).

Baca: Jokowi akan Tempatkan 1.000 Sarjana Muda Papua di BUMN

Abisai Rollo, salah seorang tokoh masyarakat Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura mewakili para tokoh Papua menyampaikan sejumlah usulan kepada Presiden.

Satu di antaranya ialah untuk membangun Istana Presiden di Jayapura.

"Kalau Bapak Presiden dengan kebijakan memindahkan Istana ke Kalimantan, saya juga minta dengan hormat untuk membangun Istana Presiden Republik Indonesia di Papua sehingga Bapak Presiden dalam lima tahun ini (adalah) yang berkantor pertama di Istana Presiden di Papua," ujarnya dalam keterangan pers Biro Pers Istana Kepresidenan, Selasa.

Menanggapi aspirasi dan permintaan para tokoh Papua tersebut, Presiden Jokowi mulanya mengutarakan bahwa pembangunan Istana Presiden di Papua terbentur pada persoalan ketersediaan lahan.

Jokowi kemudian menanyakan kepada perwakilan tokoh Papua yang menyatakan bahwa di Jayapura terdapat lahan yang siap digunakan.

"Mengenai Istana Presiden. Ini yang di sana (Papua) itu yang sulit kan tanahnya. Ini tanahnya tadi sudah disediakan? Benar? Sepuluh hektare gratis?" tanya Presiden.

Sebelumnya, Abisai Rollo yang menyampaikan aspirasi para tokoh Papua yang hadir menyatakan kesiapannya untuk menyumbangkan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut.

Ia menuturkan bahwa masyarakat Papua ingin agar ke depan Presiden tak hanya dapat berkantor di Kalimantan setelah pemindahan ibu kota, tapi juga berkantor di Papua.

"Sehingga perjalanan Bapak Presiden ke Papua berubah dari berkunjung ke Papua menjadi berkantor di Papua," ucap Abisai.

Setelah mendapatkan kepastian tersebut, Presiden Jokowi kemudian berbincang terlebih dahulu dengan menteri yang mendampinginya.

"Enggak, ini saya bisik-bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya sudah ngomong iya, duitnya (malah) enggak ada," ujarnya.

Baca: Fakta Jokowi Bertemu Tokoh Papua: Peran Kepala BIN Budi Gunawan, Eks Timses Jadi Ketua Rombongan

"Jadi mulai tahun depan istana ini akan dibangun. Sudah. Dicatat," imbuh Presiden yang kemudian membuat seluruh tamu undangan bersorak dan membuat riuh ruangan.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi tampak didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya.

Kata pengamat

Pengamat politik, Leo Agustino menilai positif Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membangun Istana Presiden di Papua pada 2020.

Rencana membangun Istana Presiden di Papua ini sebagai jawaban Jokowi saat perwakilan Papua mengusulkannya ke Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Leo Agustino menjelaskan, bangunan Istana Kepresidenan bisa dimaknai sebagai kehadiran negara di Papua.

Baca: Tak Kuasa Menahan Air Mata, SBY Ungkap Kesedihannya Rayakan Ulang Tahun Pertama Tanpa Ani Yudhoyono

Baca: JDIH BNP2TKI Raih Terbaik II JDIHN Award 2019

Baca: Mitha The Virgin Sedih Dengar Republik Cinta Management Milik Ahmad Dhani Bangkrut

"Kehadiran Istana perlu dimaknai sebagai kehadiran negara ke tanah Papua. Istana diharapkan bisa langsung mendengar kebutuhan dan tuntutan warga," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Selasa (10/9/2019).

Tapi juga harus diperhatikan, menurut Leo Agustino, pemerintah tidak hanya melakukan pendekatan struktural dan ekonomi untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

"Pendekatan yang multi-wajah sehingga persoalan yang selama ini gagal diselesaikan; dapat terselesaikan dengan pendekatan multiwajah ini. Salah satu pintu masuknyam hadirnya negara melalui bangunan Istana di tanah Papua," jelas Leo Agustino.