TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Pasca kerusuhan di Papua dan Papua Barat, empat Warga Negara Australia yang ikut dalam demonstrasi di Sorong dideportasi ke negaranya.

Pemerintah Indonesia melalui Imigrasi dan petugas keamanan masih melakukan pembatasan dan pengawasan pada orang asing khususnya di Papua dan Papua Barat.

"Pengawasan orang asing masih kita lakukan karena keadaan memang membutuhkan kondisi yang terus kita pelihara kondusif," ucap Menteri koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, Senin (9/9/2019) di kantornya Kemenko Polhukam, Jakarta.

Baca: Muncul Isu Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Dilempari Ular, Wiranto: Itu Provokasi dan Adu Domba

Sementara untuk kehadiran wartawan asing, diungkap Wiranto, kini masih dipertimbangkan untuk diberikan kebebasan seperti semula.

"Saya sudah bicara kan sulit membedakan wartawan (asing) dan provokator. Sehingga kita lakukan pembatasan dengan syarat tertentu, tidak sebebas-bebasnya," tegas Wiranto.

Wiranto berharap kondisi di Papua dan Papua Barat bisa kembali pulih sehingga sektor pasiwisata disana, seperti Raja Ampat kembali menjadi primadona para turis baik lokal maupun mancanegara.

Terakhir, Wiranto mengamini keadaan di lapangan lah yang memaksa pihaknya melakukan langkah-langkah antisipasi seperti pengawasan dan pembatasan orang asing.

"Kita harapkan semuanya pulih kembali, sehingga tempat-tempat indah di Papua bisa dikunjungi. Memang keadaan yang memaksa kita untuk melakukan langkah itu," tegas Wiranto.

Jumlah pasukan

Wiranto juga angkat bicara soal jumlah pasukan keamanan TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat.

Dia menjelaskan jumlah pasukan disana ada sekitar 6.500 personel. 

Keberadaan pasukan TNI dan Polri bukan untuk menakut-nakuti atau menggeruduk Papua dan Papua Barat melainkan untuk menjamin keamanan.

"‎Soal pasukan TNI dan Polri, ini masih ditempatkan di Papua dan Papua Barat. Jumlahnya memang besar tapi jika dibandingkan jumlah keseluruhan TNI dan Polri yang totalnya sekitar 850 ribu. Itu kan 6.500 personel yang di Papua dan Papua Barat, tidak sampai 1 persennya, kecil sekali," tutur Wiranto saat ditemui di kantornya Kemenko Polhukam, Senin (9/9/2019).

Baca: Telat Ikut Istigotsah, Bocah 11 Tahun Ini Dibawa ke Kebun untuk Memuaskan Nafsu, Lalu Dibunuh

"‎Jadi kemudian jangan malah diisukan TNI dan Polri geruduk disana, mengadakan aksi menakut-nakuti, ini tidak benar. Cerita ini sampai juga ke saya, seakan disana (Papua dan Papua Barat) tidak aman," tambahnya.

Wiranto melanjutkan, tugas personel TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat juga tidak melakukan aksi represif melainkan untuk melindungi masyarakat dan obyek vital, instalalsi-instalasi‎ serta fasilitas umum agar tidak kembali dibakar.

Baca: Fakta Baru Terungkap, Aulia Kesuma Sempat Berputar-putar di Tangsel Sebelum Putuskan ke Sukabumi