Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Pengamat: Peralihan Pegawai KPK Jadi ASN Harus Perhatikan Kinerja dan Batas Usia

Proses seleksi ASN KPK harus tetap dilakukan dengan memperhatikan kinerja dan batas usia bagi ASN yang baru diangkat.

Pengamat: Peralihan Pegawai KPK Jadi ASN Harus Perhatikan Kinerja dan Batas Usia
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wadah Pegawai KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi teratrikal di lobi gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/9/2019) malam. Aksi teatrikal dengan mengibarkan bendera kuning serta menaburkan bunga bertujuan untuk merenungi situasi yang terjadi di KPK setelah adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Pegawai KPK akan beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) setelah revisi UU KPK disahkan menjadi UU.

Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK), Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menyarankan agar proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tetap dilakukan dengan memperhatikan kinerja dan batas usia.

"Prosesnya harus tetap dilakukan dengan memperhatikan kinerja dan batas usia bagi ASN yang baru diangkat. Dengan begitu asas keadilan juga dapat ditegakkan," ujar Muradi kepada Tribunnews.com, Selasa (17/9/2019).

Sebab betapapun sebagian dari pegawai KPK telah bekerja lebih dari 10 tahun terhitung sejak lembaga antirasuah itu didirikan.

Baca: Antisipsi Pemalsuan Buku KIR, Dishub DKI Luncurkan Sistem Pengujian KIR Online

Selain itu dia juga mendorong ukuran penilaian kinerja dan loyalitas sebagai ASN juga dilakukan semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Apalagi jika memang betul wacana terkait dengan adanya kelompok ‘taliban.’ Justru anti NKRI dan pancasila, karena itu perlu dilakukan penilaian dengan ukuran yang dapat dipertanggung-jawabkan," tegas Muradi.

Selain itu proses peralihan status pegawai KPK harus dilakukan semata-mata untuk menatakelola kepegawaian yang merujuk pada penguatan pemerintah yang bersih dan baik.

"Karena itu tata kelola kepegawaian di KPK harus berada dalam skema itu," jelasnya.

Kemudian untuk menguatkan kinerja, perlu adanya punishment and rewards yang jelas dan terukur.

Hal ini penting agar mereka mampu berkarir dengan jenjang yang lebih baik, di KPK maupun lembaga negara lain.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas