TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Butuh dukungan dari semua pihak untuk kolaborasi antara pemerintah dan daerah.

Instansi pemerintah tidak dapat mengatasi masalah karhutla sendirian, solusinya butuh sinergi semua pihak.

"Karhutla adalah ancaman permanen, maka solusinya juga harus permanen," kata Doni Monardo selaku Kepala BNPB di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang dipandu Karni Ilyas -  TV One di Four Seasons, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa  (17/9). 

Salah satunya sinergi Pentahelix, yakni pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

Fakta di lapangan, pemerintah daerah yang dapat menjadi ujung tombak dalam pemadaman api sebelum membesar.

Selain itu, pola pencegahan lainnya adalah mengetatkan perolehan izin lingkungan, kewenangan yang dimiliki bupati atau kepala daerah.

Di samping itu pemimpin daerah juga wajib melakukan pengawasan, memberikan sanksi atau tindakan administratif bagi yang melanggar.

Baca: Imbas Kebakaran Lahan, Beruang Hutan dan Rusa Kehilangan Habitat

Tidak semua permasalahan pemadaman diserahkan ke pemerintah pusat. Jika Kepala Daerahnya dapat menjadi contoh, elemen dibawahnya pasti juga mengikuti.

Contoh kepimpinan yang peduli dengan lingkungannya adalah Gubernur Jawa Tengah.

Saat kebakaran hutan di Gunung Merbabu, Gubernur Jawa Tengah mau turun tangan ke lapangan.

"Hal ini yang menjadi contoh, untuk aparat terkait dan masyarakat mau ikut berperan aktif memadamkan api" ucap Doni 

Motif dari pembakar hutan adalah Land Clearing, karena lebih murah dan 99% karhutla akibat ulah manusia.

Fenomena alam el nino lemah juga yang menyebabkan kemarau panjang sehingga curah hujan sedikit dan api sulit dipadamkan. 

"Berdasarkan data yang saya kumpulkan semenjak 6 bulan dilantik. Karhutla disebabkan oleh manusia, 80% lahan terbakar berubah menjadi lahan perkebunan" ungkap Doni. 

Baca: Lahan yang Terbakar di Area Gunung Merbabu Meluas Hingga 260 Hektar, Potensi Ganggu Distribusi Air