Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Polemik KPK

Polemik Revisi UU KPK, Laode: Ini Ibarat Orang Luar yang Renovasi Rumah Tanpa Beri Tahu Pemiliknya

Pegawai KPK kecewa dan sedih atas disahkannya revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) oleh DPR R

Polemik Revisi UU KPK, Laode: Ini Ibarat Orang Luar yang Renovasi Rumah Tanpa Beri Tahu Pemiliknya
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif memberikan keterangan pers terkait pengesahan revisi undang-undang KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Laode M. Syarif mengatakan ingin mengetahui model pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK sebagaimana tercantum dalam revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegawai KPK kecewa dan sedih atas disahkannya revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) oleh DPR RI.

Sebab, banyak pasal dalam UU KPK yang baru itu mengubah struktur, kewenangan hingga independensi lembaga anti-rasuah tanpa meminta masukan KPK.

Hal itu disampaikan dan Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/9).

Laode mengatakan UU KPK yang baru akan mengubah hal-hal yang dinilai fundamental dalam lembaga antirasuah itu. "Karyawan KPK agak gloomy dan terus terang banyak yang menangis karena tiba-tiba rumahnya berubah secara fundamental," kata Laode.

Baca: Viral Lagu Kasih Sayang Pada Orang Tua, Liriknya Unik, Mawang Ungkap Makna Sesungguhnya

Baca: Peringatan Dini BMKG Jepang: Besok Angin Taifun No.17 Menghantam Okinawa Sampai Hokkaido

Baca: Ramalan Zodiak Cinta Jumat 20 September 2019, Scorpio Harus Tulus dalam Mencintai

Laode menganalogikan KPK sebagai rumah yang dititipkan kepada seluruh pegawai, termasuk komisioner seperti dirinya. Namun, DPR bersama pemerintah berusaha merenovasi rumah tersebut tanpa sepengetahuan penghuni rumah. Mereka ini proses revisi undang-undang ini janggal.

"Tiba-tiba orang di luar (DPR dan pemerintah,-red) itu, 'OK ya rumah kamu saya renovasi', terus kami tanya, 'Nanti renovasinya seperti apa?' Mereka lalu bilang, 'Enggak ada masalah, nanti kami bikin renovasi, nanti kalian tinggal di tempat yang baru'," kata Laode menggambarkan proses revisi UU KPK.

Kesedihan para pegawai KPK terlihat saat aksi damai di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa malam, 17 September 2019. Saat itu, ratusan para pegawai yang mengibarkan bendera kuning tampak menitikkan air mata, Aksi itu sebagai respons atas langkah DPR bersama pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-undang KPK pengganti UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Laode juga menilai Presiden Joko Widodo mengingkari ucapan sendiri. Sebab, Jokowi sempat menyampaikan dia ingin memperkuat KPK terkait revisi UU KPK. Namun, hal itu tidak terjadi.

Menurut Laode, RUU KPK yang disahkan oleh DPR justru mempreteli kewenangan pimpinan KPK sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum. "Apa yang kami khawatirkan akhirnya menjadi kenyataan karena betul-betul UU yang ada sekarang itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden dalam konferensi pers yang disampaikan beliau, bersama Menseseg dan KSP," ucap Laode.

Sebelumnya, Laode sempat menyebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly melakukan pembohongan kepada KPK. Sebab, Yasonna sempat menyampaikan akan mempertemukan KPK dengan DPR untuk membahas revisi UU KPK. Namun, hal itu tidak dilakukan.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Polemik KPK

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas