Tribun

Kebakaran Hutan dan Lahan

52 Lahan Konsesi di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng dan Kaltim Disegel

Rasio Ridho Sani memastikan 52 lahan konsensi perusahaan yang diduga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disegel.

Editor: Dewi Agustina
52 Lahan Konsesi di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng dan Kaltim Disegel
Puspen TNI/Puspen TNI
Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P meninjau lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Selasa (17/9/2019). Turut serta dalam peninjauan ini diantaranya Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Menteri LHK Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., Menpupera Basuki Hadimuljono, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Pol Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si. dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. (PUSPEN TNI) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani memastikan 52 lahan konsensi perusahaan yang diduga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disegel.

Lahan yang disegel memiliki luas lebih dari 9 ribu hektar. KLHK juga sudah menetapkan lima perusahaan sebagai tersangka karhutla.

"Lahan yang kami segel itu berada di kawasan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur," ujar Rasio Ridho Sani, Sabtu (21/9/2019).

"Tak menutup kemungkinan bertambahnya perusahaan yang akan ditetapkan sebagai tersangka maupun lahan yang disegel. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar segera menetapkan sanksi administratif mulai dari perintah perbaikan, pembukuan hingga pencabutan izin," tegasnya.

Baca: Fahrul Rozi Bingung dan Tak Tahu Bagaimana Nasibnya Setelah Digantikan Mulan Jameela

Wakil Presiden terpilih sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Maruf Amin menegaskan, haram hukumnya melakukan aksi pembakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"MUI sudah ikut berpartisipasi membuat fatwa haram," kata Kiai Maruf kemarin.

Baca: Kembali Dipanggil Presiden Joko Widodo, Adian Napitupulu Justru Minta Ampun Soal Jabatan Menteri

Baca: Gempa Bumi Berkekuatan Magnitudo 6,4, Minggu (22/9/2019) Guncang Maluku, Ini Penjelasan BMKG

Fatwa haram Karhutla ini diharapkan agar para pelaku tidak lagi-lagi mencoba untuk membuka lahan dengan cara membakar.

"Karena ini memang ada yang tentu dengan fatwa itu kemudian tidak berani," ujarnya.

Namun, fatwa yang dikeluarkan MUI dikatakan Maruf bersifat pedoman dan arahan.

Halaman
1234
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas