Tribun

Kabut Asap

KLHK Dorong Ketua Pengadilan Tagih Denda Ganti Rugi Kebakaran Hutan dan Lahan

Rasio Ridho Sani mendorong pihak pengadilan untuk menagih denda ganti rugi kepada perusahaan pelaku karhutla.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Adi Suhendi
KLHK Dorong Ketua Pengadilan Tagih Denda Ganti Rugi Kebakaran Hutan dan Lahan
Tribunnews.com/ Larasati Dyah Utami
Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani, Senin (23/09/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani mendorong pihak pengadilan untuk menagih denda ganti rugi kepada perusahaan pelaku karhutla.

‎Sejauh ini, kata Rasio Ridho pihaknya baru mendapatkan ganti rugi Rp 78 miliar dari nilai Rp 3,9 triliun setelah memenangkan gugatan perdata terhadap perusahaan-prusahaan penyebab Karhutla.

Dia mengaku pihaknya terus mendorong Pengadilan Negeri di setiap wilayah untuk bisa mengambil denda ganti rugi tersebut.

"Sekarang kami sedang mendorong ketua PN untuk melakukan eksekusi ini. Sudah ada langkah-langlah yang dilakukan pengadilan negeri untuk melakukan pemanggilan kepada beberapa perusahaan yang harus membayar ganti rugi itu," kata Rasio dalam acara Forum Merdeka Barat 9, di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

Baca: Munculnya noda hitam atau flek hitam pada wajah tidak bisa dihindari seiring pertambahan usia.

Baca: 318 Mahasiswa yang Terlibat Kerusuhan di Jayapura Diamankan, Ini Pernyataan Tegas Lukas Enembe

Rasio melanjutkan satu faktor lambannya pembayaran ganti rugi ialah karena pihak eksekutor dari Pengadilan Negeri belum punya pengalaman menanganinya.

‎"Pertanyaannya kok lamban? Kami katakan gugatan perdata baru dilakukan secara masif saat karhutla. Pihak eksekutor Pengadilan Negeri belum pengalaman. Sekarang kami sedang membangun kemampuan dari teman-teman yang terkait dengan proses eksekusi ini," tutur Rasio.

Rasio menambahkan semua upaya penagihan denda ada di tangan pengadilan, tidak bisa dilakukan oleh instansi lain.

Rasio menyatakan pihaknya tetap berkoordinasi dengan sejumlah pengadilan untuk mempercepat penagihan.

89 ribu hektare 

Halaman
123
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas