Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Nasdem 'Tutup Toko' Bagi 20 Calon Kepala Daerah Baru di Pilkada 2020

Sebab, Nasdem merasa calon petahana di 20 wilayah tersebut memiliki prestasi selama menjabat sebagai kepala daerah di wilayah itu.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Nasdem 'Tutup Toko' Bagi 20 Calon Kepala Daerah Baru di Pilkada 2020
Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Ketua DPP Nasdem Bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya saat jumpa pers di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem menegaskan tidak akan membuka pendaftaran bagi calon kepala daerah baru di 20 wilayah pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Sebab, Nasdem merasa calon petahana di 20 wilayah tersebut memiliki prestasi selama menjabat sebagai kepala daerah di wilayah itu.

"Kami tidak mau basa basi, sudah dipublis di DPP, ada sekitar 20an lebih yang kami tidak membuka pendaftaran. Karena di sana ada ketua Nasdem, ada petahana Nasdem yang berprestasi di 2019 kemarin," kata Ketua DPP Nasdem Bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya saat jumpa pers di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

Willy mengungkapkan, hal itu merupakan bentujk apresiasi dan penghormatan bagi kader atau kepala daerah yang sudah berjuang di wilayah tersebut.

Baca: Detik-detik Densus 88 Ledakkan Bom yang Ditemukan di Rumah Terduga Teroris Cilincing

Ia mencontohkan sejumlah wilayah yang 'tutup toko' itu antara lain Provinsi Gorontalo, Provinsi Lampung di Pesisir Barat, Kepulauan Riau di Kota Batam.

"Karena memang Bupatinya Nasdem, kebetulan nasdem mengalami peningkatan suara secara signifikan. Jadi bentuk apresiasi kepada kader yang sudah berjuang, kami tidak buka toko di sana," ucapnya.

Selain itu, Willy mengatakan, Nasden tidak menutup pintu bagi partai politik yang ingin berkoalisi di wilayah tersebut.

Berita Rekomendasi

Namun, pintu koalisi hanya dibuka untuk calon wakil kepala daerah.

"Jadi tetap tidak ada fatsun untuk koalisi karena untuk bentuk jenis rekomendasi kami gunakan 2, yang pertama rekomendasi kami keluarkan sebagai bentuk upaya mencari kelengkapan koalisi, kita bisa berkoalisi dengan siapa saja karena ini dinamka lokal dengan dinamika nasional berbeda," kata Willy.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas