Gibran Diminta Tunda Maju Pilkada Solo untuk Hindari Anggapan Dinasti Politik
Walau pun kans Gibran begitu besar untuk menjadi kepala daerah di Solo, majunya Gibran akan menambah panjang persoalan dinasti politik di Indonesia.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Hak putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2020.
Namun pengamat politik, Leo Agustino menilai jauh lebih baik apabila keinginan Gibran ditunda dulu.
Tak lain agar tidak membuyarkan citra Jokowi sebagai presiden anti akan dinasti politik.
"Karena jika Gibran maju dalam pilkada Solo 2020, maka identifikasi bahwa Jokowi bebas dari dinasti politik menjadi buyar," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Selasa (24/9/2019).
Hal ini juga akan mencederai bukan hanya Jokowi sebagai Presiden Indonesia, tapi juga Gibran sebagai calon kepala daerah.
Walau pun kans Gibran begitu besar untuk menjadi kepala daerah di Solo, majunya Gibran akan menambah panjang persoalan dinasti politik di Indonesia.
"Bukan tidak boleh dia maju sebagai calon kepala daerah, tetapi agak Jokowi meninggalkan jejak demokrasi di Indonesia, maka akan jauh lebih baik apabila keinginan Gibran ditunda dulu," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan menyarankan agar Gibran tidak maju untuk Pilkada 2020.
"Meskipun adalah hak Gibran untuk maju jadi Walikota, lebih baik jangan maju sekarang," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini kepada Tribunnews.com, Senin (23/9/2019).
Baca: Jalan Gelora Mengarah ke Jalan Tentara Pelajar Macet Parah
Menunda sampai Jokowi selesai sebagai presiden, kata dia, akan lebih baik bagi Gibran.
"Menunda sampai Jokowi selesai sebagai presiden, akan lebih baik bagi Gibran, juga bagi Jokowi," jelasnya.
Kenapa harus menunda?
Pertama, bila Jokowi ingin dikenang sebagai presiden yang memberi teladan baik bagi bangsa, sebaiknya anak presiden menunda dulu keinginan maju sebagai walikota.
"Ini untuk menghindari kesan membangun dinasti dan menghindari kemungkinan conflict of interest," katanya.