TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gedung DPR RI di Senayan Jakarta, Selasa (24/9/2019), kembali akan didemo mahasiswa.

Selain mahasiswa, petani juga akan melakukan aksi yang sama.

Jika mahasiswa berunjuk rasa menolak RKUHP maka para petani menolak RUU Pertanahan yang katanya akan disahkan oleh anggota DPR.

Ribuan petani

Rencananya ribuan petani dari berbagai wilayah akan bergabung untuk menggelar aksi unjuk rasa di Hari Tani Nasional di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Selain memperingati Hari Tani, ribuan petani tersebut juga akan membawa agenda penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan.

Rencananya, RUU Pertanahan ini akan disahkan DPR bersama pemerintah pada 24 September juga.

Baca: Pasal RUU Pertanahan Dinilai Bermasalah, Ribuan Petani akan Gelar Aksi pada 24 September

Dikutip dari Kompas.com, Minggu (22/9/2019), ada sejumlah pasal dalam RUU Pertanahan yang dinilai bermasalah dan tidak berpihak pada petani.

"Kami mengajak pada 24 September aksi damai, karena situasinya sedang memanas terutama di Jakarta, terutama terkait pembahasan RUU," kata Koordinator Umum Hari Tani Nasional 2019, Dewi Kartika, dalam konferensi pers di Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta Selatan, Minggu (22/9/2019) kemarin.

Mahasiswa kembali demo

Rencananya, mahasiswa hari ini akan kembali demo di gedung DPR.

Tak hanya mahasiswa dari Jakarta, kabarnya mahasiswa dari luar ibu kota juga akan turut berunjuk rasa di DPR.

Baca: Sampah Berserakan di Jalan Depan Kompleks DPR/MPR Usai Aksi Mahasiswa

Diberitakan Kompas.com, ratusan perwakilan mahasiswa dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang akan ikut turun ke jalan serukan aksi nasional bersama Aliansi Mahasiswa Indonesia Selasa (24/9/2019) hari ini di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

Ketua BEM Undip M. Anies Ilahi mengatakan, perwakilan mahasiswa Undip akan ikut menyuarakan aspirasinya melalui aksi damai yang akan berlangsung di depan Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Menurutnya, aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk dukungan mahasiswa atas seruan Maklumat Tuntaskan Reformasi yang menilai bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membuat serangkaian kebijakan yang mendorong negara pada sistem pemerintahan yang korup, otoriter, dan menciptakan ekonomi yang eksploitatif.

"Atas dasar itu kami akan turun ke jalan untuk menyampaikan beragam tuntutan yang menjadi keresahan bersama rakyat Indonesia," jelasnya kepada Kompas.com, Senin (23/9/2019) malam.

Dari pantauan Kompas.com, nampak rombongan mahasiswa membeludak, bahkan ada beberapa mahasiswa yang terpaksa pulang karena terlambat konfirmasi sehingga tidak kebagian tempat duduk.

Namun, akhirnya diputuskan menyewa tiga armada bus untuk menampung 150 mahasiswa dengan estimasi biaya sebesar Rp 100 ribu per orang. Diketahui, satu armada bus pulang pergi dikenai biaya sebesar Rp 4 juta oleh pihak armada.

"Kami berangkat naik bus malam ini pulang pergi. Sampai Jakarta langsung menuju ke lokasi untuk bergabung dengan aliansi yang lain. Dan malamnya langsung pulang ke Semarang. Masing-masing mahasiswa iuran sebesar Rp 100 ribu. Kami sudah koordinasikan melalui sosial media," jelasnya.