ARJ Indonesia Bantu Jokowi Saring Nama Menteri Lewat Konvensi Visi Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Joko Widodo-Maruf Amin akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Setelah dilantik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus secepatnya mencari orang-orang yang akan menjadi menteri untu Kabinet Kerja Jilid II.

Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Indonesia melihat pihaknya perlu membantu Presiden Jokowi dalam menjaring nama-nama yang layak masuk ke dalam kabinet.

Hal tersebut penting karena tugas relawan mengisi ’ruang kosong' yang tidak dapat dilakukan partai politik koalisi.

Baca: Viral Gedung DPR Dijual Rp 1500 di Aplikasi Jual Beli Online, Ini Komentar Fahri Hamzah

Untuk itu, ARJ indonesia akan menggelar Konvensi Visi Indonesia 'Konvensi Kadidat Menteri Kabinet' pada 27-29 September 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

"Dengan konvensi Visi Indonesia, kami berharap beban politik Presiden terpilih jadi semakin ringan dan beliau memiliki alternatif sebagai rujukan, selain yang diusulkan Parpol koalisi di periode kedua ini," kata Koordinator ARJ Indonesia Budi Mulyawan saat jumpa pers di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).

"Presiden Jokowi harus menunjukan pada pemilihnya, bahwa para pembantunya merupakan orang yang terpilih yang dapat menjawab persoalan bangsa dengan segenap nilai tambah yang dimiliki para pembantunya," tambahnya.

Baca: Hasil Akhir Borneo FC vs Persija Jakarta, Pesut Etam Menang Tipis 1-0

Budi mengatakan, relawan sebagai mata dan telinga Presiden Jokowi, diharapkan dapat membantu dan berperan aktif dalam mewujudkan serta mengawal seluruh program yang dicanangkan Presiden terpilih.

"Dengan harapan dalam Konvensi tersebut dapat melahirkan dan merekomendasi Kandidat menteri kabinet juga usulan program unggulan yang berguna bagi Presiden terpilih untuk menentukan siapa-siapa pembantunya," ucap Budi.

Lebih lanjut, Budi memahami penentuan siapa-siapa yang dapat menjadi menteri dalam kabinet, sepenuhnya menjadi kewenangan dan hak prerogatif presiden.

Acara Konvensi Visi Indonesia dilaksanakan hanya untuk memberikan masukan, solusi alternatif, dan turut meringankan Presiden terpilih dalam menentukan dan memilih pembatunya.

"Sekaligus berperan aktif serta bertanggungjawab sebagai kelompok masyarakat (relawan) yang telah mengajak rakyat Indonesia untuk mendukung dan memenangkan pasangan Jokowi Ma’ruf Amin dalam pilpres 2019," katanya.

Kehilangan daya tawar

Dengan adanya gerakan mahasiswa yang menolak UU KPK hasil revisi, RUU KUHP, dan RUU lainnya membuat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) merosot.