Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

KPK Tahan Mantan Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro, Senin (30/9/2019).

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Adi Suhendi
zoom-in KPK Tahan Mantan Dirut Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Mantan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro ditahan KPK, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/9/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro, Senin (30/9/2019).

Djoko Saputro ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa Djoko Saputro ditahan di rumah tahanan (rutan) cabang KPK di Pomdan Jaya Guntur.

"Ditahan 20 hari pertama," ujar Febri kepada wartawan, Senin (30/9/2019).

Baca: Suara Ustadz Abdul Somad UAS Bergetar Tanggapi Rusuh Wamena: Kita Disatukan oleh Pancasila

Djoko keluar dari lobi Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 17.30 WIB dengan mengenakan rompi oranye dan tangan terborgol.
Berjalan kaki menuju mobil tahahan, dia enggan bicara banyak terkait penahanannya.

"Enggak, terima kasih," ucap Djoko sebelum menumpangi mobil tahanan KPK.

Rekomendasi Untuk Anda

Dalam kasus ini, Djoko Saputro dan Andririni Yaktiningsasi selaku swasta ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultasi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017.

Djoko Saputro usai diangkat menjadi Direktur Utama Perum Jasa Tirta II pada 2016, diduga menginstruksikan agar melakukan revisi anggaran di perusahaan BUMN itu.

Baca: Nasihati Jefri Nichol Jangan Lagi Pakai Narkoba, Hakim: Biar Dikatain Artis Ndeso, Enggak Apa-apa

Revisi anggaran kemudian dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar.

Pada relokasi anggaran untuk Perencanaan Strategis Korporat dan Proses Bisnis senilai Rp3,82 miliar.

Sedangkan perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II sebagai Antisipasi Pengembangan Usaha Perusahaan Rp5,73 miliar.

KPK menduga perubahan tersebut dilakukan tanpa adanya usulan bank dan unit lain dan tidak sesuai aturan yang berlaku.

Setelah revisi anggaran, Djoko pun memerintahkan Andririni Yaktiningsasi menjadi pelaksana pada kegiatan tersebut.

Dalam dua kegiatan itu, Andririni diduga menggunakan bendera perusahaan PT Bandung Management Economic Center dan PT 2001 Pangripta.

Baca: Great Bali Xperience Diluncurkan, Kunjungan Wisatawan Diharapkan Makin Meningkat

Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas