TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik perebutan kursi ketua MPR periode 2019-2024 sampai saat ini masih terus terjadi diantara partai politik koalisi Jokowi-Maruf Amin.

Namun pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara memiliki pendapat lain. Dia menilai proses pemilihan calon ketua MPR RI sudah tidak sejalan lagi dengan azas demokrasi mengingat peran MPR RI yang berfungsi sebagai pengawas lembaga eksekutif.

"Jika kita sepakat bahwa bangsa Indonesia memerlukan 'penyeimbang' dalam praktek penyelenggaraan negara, maka posisi ketua MPR selayaknya diberikan kepada partai koalisi Prabowo-Sandi," ujar Igor Dirgantara, Senin (30/9/2019).

Igor menambahkan, terbelahnya masyarakat karena kontestasi Pilpres 2019 yang begitu keras sudah seharusnta diselesaikan dengan pembangunan politik dan ekonomi yang baik diantara partai-partai politik yang ada.

Bagaimanapun, lanjutnya, Indonesia membutuhkan demokrasi yang seimbang, sistem politik yang kuat, baik dalam visi maupun aksi.

Baca: Jokowi Tak Menjawab Pertanyaan Wartawan tentang Penangkapan Musisi Ananda Badudu

"Pasca Pilpres, Prabowo sudah bertemu Jokowi dan Megawati. Sekarang saatnya untuk move on dan menjalankan proses demokrasi yang baik," ujar Igor.

"Sistem presidensial yang kita anut tidak memaksakan 'the winner takes all', artinya yang kalah dalam kompetisi pemilu juga bisa berpartisipasi ke dalam kabinet pemerintahan (eksekutif), atau di legislatif, juga di lembaga yudikatif," tambahnya. 

Baca: Fahri Hamzah dan Budiman Sudjatmiko Resmi Angkat Koper dari Senayan

Posisi penyeimbang atau oposisi katanya perlu diperkuat karena harus berkembang dengan baik dalam sistem demokrasi Indonesia.

Penyeimbang, pengawasan dan alternatif policy sangat diperlukan, terutama semangat dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

"Check and balances harus dilakukan, karena adagium abadi dalam politik yang menyatakan bahwa 'power tend to corrupt'. Ini berarti harus ada yang dapat melakukan pengawasan terhadap kekuasaan dan kebijakannya yang bisa keliru atau bisa juga benar," ungkap Igor.

"Jika keliru wajib dikritik, namun jika sudah benar tentu harus di-support," tambahnya.

Igor menegaskan posisi Ketua MPR RI layak diberikan kepada partai koalisi Prabowo-Sandi, baik Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maupun Partai Amanat Nasional (PAN).

"Kader Gerindra paling layak karena perolehan suaranya di Pileg 2019 paling besar di parpol koalisi pengusung Prabowo-Sandi," ujarnya.

Namun, kalau pun karena proses politik harus dari partai koalisi Jokowi-Amin, maka kader Golkar lebih pas karena posisi di Pileg 2019 berada di tiga besar, bersama PDIP dan Gerindra.

"Sesuai UU MD3, PDIP sebagai pemenang PIleg 2019, kadernya otomatis menempati posisi sebagai Ketua DPR yang notabene nanti geliatnya pasti akan ditujukan untuk memberi dukungan atas kebijakan pemerintahan," tegas Igor.

"Ini sebab lain, kenapa partai koalisi Prabowo-Sandi layak dapat posisi sebagai ketua MPR, bukan dari PDIP lagi, Golkar, PKB, Nasdem atau PPP (dari koalisi Jokowi-Amin)," imbuhnya.

Artikel ini tayang di Wartakotalive dengan judul Pemilihan Ketua MPR, Pengamat Politik : Selayaknya Diberikan Pada Partai Koalisi Prabowo-Sandi

Penulis: Dwi Rizki