PAN Ingin Pemilihan Ketua MPR Dilakukan Secara Musyawarah

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap berharap ada musyawarah dalam menentukan Ketua MPR Periode 2019-2024.

Ia ingin pemilihan ketua MPR dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat.

"Kita berharap ada Musyawarah, sama seperti yang terjadi di DPR kemarin prosesnya berjalan dengan lancar landai dan kita bisa mereduksi potensi bukan konflik ya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (2/10/2019).

Menurut Mulfachri dua nama yang santer akan maju jadi calon Ketua MPR yakni Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Ahmad Muzani, memiliki kapabilitas dalam memimpin.

Baca: Termasuk Datangkan Perakit Bom dari Ambon, Dosen IPB Tahanan Mabes Polri Punya Peran Ganda

Baca: Inul Daratista Curhat Kekhawatirannya Saat Hamil dan Bentuk Tubuhnya Berubah

Baca: Harga Terbaru dan Terlengkap HP Samsung di Bulan Oktober 2019, Berapa Galaxy A70s?

"Pak Bamsoet terakhir menjabat ketua DPR dan saya kira selama dia menjabat Ketua DPR banyak juga hal yang sudah dilakukan oleh Pak Bambang untuk DPR," katanya.

"Pak Muzani juga politisi yang matang, dia Sekjen Partai Gerindra, di tangan dia Gerindra tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik yang diperhitungkan di negeri ini, kita tahu dari pemilu ke pemilu Gerindra memperoleh suara yang besar dan banyak dan sekarang ada di urutan ketiga Pemilu yang lalu," lanjutnya.

Baca: Judicial Review UU KPK Dinilai Sebagai Cara Terbaik Dibandingkan Menerbitkan Perppu

PAN menurutnya belum menentukan pilihan untuk calon Ketua MPR.
Saat ini, menurut dia, secara resmi belum ada yang masuk dalam pemilihan calon Ketua MPR.

Selain itu, menurutnya belum ada lobi-lobi politik dari kedua nama yang mencuat tersebut.

"Tidak ada lobi-lobi," ujarnya.

Ahmad Muzani dan Bamsoet bergerilya

Politikus Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bersaing memperebutkan kursi Ketua MPR.

Kedua politikus tersebut mulai bergerilya agar dipilih menjadi Ketua MPR.

Pemilihan Ketua MPR RI dilakukan melalui musyawarah mufakat.

Namun, apabila mufakat tidak tercapai, voting akan dilakukan.