Pimpinan MPR Dari Unsur DPD Diputuskan Melalui Voting
Pimpinan sidang paripurna DPD memutuskan pemilihan pimpinan MPR dari unsur DPD dilakukan melalui voting.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) pimpinan MPR periode 2019-2024 berjumlah 10 orang yang terdiri dari 9 perwakilan fraksi dan satu dari unsur DPD.
Pimpinan MPR dari unsur DPD, saat ini masih dalam proses pemilihan.
Pimpinan sidang paripurna DPD memutuskan pemilihan pimpinan MPR dari unsur DPD dilakukan melalui voting.
Baca: Termasuk Datangkan Perakit Bom dari Ambon, Dosen IPB Tahanan Mabes Polri Punya Peran Ganda
Baca: Surat Terbuka Anji Manji Untuk Para Artis yang Jadi Wakil Rakyat, Tolong Buat Kami Percaya
"Tadi diskors kita harus milih pimpinan kelompok MPR. Kita skors kemudian memilih membacakan kita skors lagi. Terakhir mereka harus milih wakil MPR per subwilayah," kata Ketua DPD La Nyalla Mataliti, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (2/10/2019).
Sebelumnya masing-masing wilayah DPD melakukan proses pemilihan anggota yang akan diusulkan menjadi pimpinan MPR.
Hasil pemilihan tersebut yakni Dedi Iskandar dari wilayah Barat 1, GKR Hemas dari Barat 2, Fadel Muhammad dari Timur 1, dan Yorrys Raweyai dari Timur 2.
Baca: Hasil Babak Pertama Arema FC vs PSM Makassar Liga 1 2019, Skor Masih Imbang 0-0
136 anggota DPD akan memilih satu dari keempat nama tersebut untuk menjadi pimpinan MPR.
"Ya votting. Kalau musyawarah mufakat nanti enggak selesai lebih baik dilemparkan ke floor ya. Supaya tambah cepet karena kita ngejar dari DPD ke pimpinan MPR," katanya.
Sebelumnya MPR batal menggelar rapat paripurna hari ini.
Selain karena belum semua fraksi menyetorkan nama kadernya menjadi pimpinan MPR, proses pemilihan di DPD juga belum rampung.
“Paripurnanya baru mulai (besok) malam. Tapi pagi-pagi jam 10 ada rapat gabungan pimpinan sementara dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD,” kata Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono.
Ahmad Muzani dan Bamsoet bergerilya
Politikus Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bersaing memperebutkan kursi Ketua MPR.
Kedua politikus tersebut mulai bergerilya agar dipilih menjadi Ketua MPR.
Pemilihan Ketua MPR RI dilakukan melalui musyawarah mufakat.
Namun, apabila mufakat tidak tercapai, voting akan dilakukan.
Ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019), Ahmad Muzani mengatakan dukungan temannya di fraksi Gerindra membuat dirinya yakin maju dalam bursa pemilihan Ketua MPR.
Baca: Persib Bandung Fokus Incar Lima Besar Liga 1 2019, Target Juara Menipis
Baca: Setahun Pembunuhan Jamal Khashoggi, Dalang Pembunuhan Masih Bebas
Menurutnya, tradisi Ketua MPR berasal dari partai penyeimbang akan lebih baik dibanding jika dijabat dari partai pendukung pemerintah.
"Paling tidak kan ada sejarah pak Taufiq Kiemas ada pak Zulhas, tapi kalau ternyata nanti teman-teman berpikiran dan berpendapat lain ya nanti saya tidak tahu," katanya.
Saat ditanya berapa besar dukungan, Muzani tak terlalu memikirkannya.
Ia yakin anggota MPR yang terdiri dari unsur DPR dan DPD akan mendukungnya.
"Saya enggak menghitung (dukungan), karena ya dukungan nanti difloor lah. Saya engga tahu, terus terang berapa yang dukung saya, berapa yang dukung kami, berapa yang dukung yang lain, saya tidak hitung ya saya biasa-biasa saja," ujarnya.
Sementara itu, Bamsoet dikabarkan telah melakukan lobi politik untuk memuluskan jalannya menduduki jabatan Ketua MPR.
Hal itu diungkapkan anggota MPR fraksi Gerindra Andre Rosiade.
"Saya tahu, bahkan saya dengar Pak Bamsoet mengundang seluruh sekretaris fraksi untuk makan siang hari ini. Itu kan hal wajar yang biasa dalam berpolitik kan biasa saja," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Baca: Ayah Sempat Tersangkut KPK, Ini Perjuangan Hillary Brigitta Lasut demi Dapat Restu Terjun ke Politik
Baca: Enji Akan Somasi Ayu Ting Ting, Astrid Tiar Emosi: Sedih Sekali Loh, Aku Enggak Sanggup!
Namun, gerilya yang dilakukan Bamsoet tak membuat Gerindra gentar.
Andre mengatakan, partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut telah melakukan lobi-lobi lintas fraksi.
Termasuk dengan partai pendukung pemerintah dan fraksi DPD yang ada di MPR.
"Kita komunikasi dengan seluruh fraksi yang ada karena nanti kan pimpinan kan one man one vote, jadi kita komunikasi dengan seluruh fraksi yang ada, dari parpol maupun DPD," tuturnya.
Sebelumnya, PPP mengajukan nama Arsul Sani menjadi pimpinan MPR 2019-2024.
Namun, PPP mendukung Bamsoet untuk memimpin MPR lima tahun kedepan.
Dukungan senada juga diutarakan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
Pengalaman Bamsoet menjadi Ketua DPR menjadi modal untuk memimpin MPR periode mendatang.
"Sudah saya katakan tadi Ketua MPR NasDem mendukung saudara Bambang Soesatyo. Ada kapasitas kapabilitas yang dimiliki. Ada experiment sudah experience sudah dijalankan sebagai Ketua DPR dan dari partai yang juga cukup representatif dari Partai Golkar," ujar Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Puan Maharani jadi Ketua DPR
Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan legislator PDI Perjuangan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024.
Rapat digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019) malam.
Paripurna dipimpin oleh pimpinan sementara DPR RI Abdul Wahab Dalimunthe.
"Sesuai dengan surat masuk, menyatakan Puan Maharani sebagai Ketua DPR, Aziz Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel sebagai Wakil Ketua DPR dan Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR," kata Abdul Wahab.
Baca: Supriadi Mulai Gabung ke TC Timnas Indonesia U-19 Fakhri: Saya Tidak Khawatir Dengan Kebugaran Dia
Baca: Rekam Jejak Karir Puan Maharani, dari Ibu Rumah Tangga hingga Ketua DPR RI, Pernah Jadi Wartawan
Baca: Hillary Brigitta Berharap Ditempatkan di Komisi III DPR RI, Ini Alasannya
Kemudian, Abdul Wahab meminta persetujuan kepada anggota Dewan yang hadir.
"Apakah nama-nama tersebut bisa disetujui?," tanya Abdul.
"Setuju," jawab anggota Dewan dengan kompak.
Setelah itu, kelima pimpinan DPR dipersilakan maju ke depan ruangan untuk diambil sumpah jabatan.