TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendengarkan semua pihak dalam membuat keputusan, termasuk soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) batalkan UU KPK hasil revisi.

Menurutnya, Istana terbuka untuk masyarakat maupun mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya, sebagai bahan pertimbangan Presiden ketika akan membuat keputusan.

"Saya juga memberikan pemahaman bahwa dalam bernegara ini bukan hanya mahasiswa saja yang didengar, semuanya juga didengar oleh Presiden," ujar Moeldoko, Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Baca: Kementerian Baru dan yang Dilebur di Kabinet Jokowi-Kiai Maruf Amin

Moeldoko pun menyinggung mahasiswa tidak perlu memberikan tekanan kepada pemerintah seperti akan demo kembali jika nantinya Presiden Jokowi tidak menerbitkan Perppu hingga pada 14 Oktober 2019.

"Kemarin saya pesan kepada mahasiswa, jangan pakai bahasa pokoknya lah, kita memikirkan negara itu persoalannya besar, semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan, mesti ada, semua warga negara juga bijak gitu di dalam menyikapi semua keputusan," paparnya.

"Prinsipnya presiden mengelola negara tidak mungkin akan membawa negara ke suatu situasi yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan. Pasti negara akan dibawa ke tempat yang diinginkan oleh pembukaan UUD 45," sambung Moeldoko.

Baca: Ngabalin: Perusuh Harus Kita Bantai Bareng-bareng

Selain mendengarkan mahasiswa maupun masyarakat, kata Moeldoko, Presiden Jokowi juga mendengarkan masukan dari partai politik, khususnya yang mendukung pemerintahan pada saat ini.

"Presiden itu banyak yang harus didengarkan, ada partai politik, ada masyarakat yang lain, ada mahasiswa, ada berbagai elemen masyarakat. Presiden mendengarkan dengan jernih, mendengarkan dengan cermat, agar nanti langkah langkah ke yang terbaik," papar Moeldoko.