TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diisukan meminta jatah kursi menteri pertahanan di kabinet Jokowi-Maruf Amin dalam lima tahun mendatang.

Menurut pendapat pengamat politik Ireng Maulana, jika kabar tersebut benar, maka hal itu tidak akan menguntungkan Prabowo Subianto sendiri.

"Jika Prabowo akhirnya hanya mengincar kursi Menhan, maka perannya yang semakin menguat dianggap sejajar dengan aktor politik arus utama di perpolitikan nasional akan memudar. Sebagian besar orang akan menilai tingginya pragmatisme Prabowo, dan akan mencatat Ia hanya puas dengan kursi menteri," ujarnyya dalam keterangan pers tertulis kepada Tribunnews, Senin (8/10/19).

Dia menambahkan, posisi Menhan akan menjadikan Prabowo jadi bawahan presiden yang notabene adalah Jokowi yang dua kali bertarung dengan dirinya pada Pilpres.

"Bawahan tidak lagi sejajar apapun dalihnya," ujar pengamat alumni Lowa State University, lowa (IA) Amerika Serikat, Program Master of Art in Political Science ini.

Baca: Sony Umumkan Kehadiran Xperia 8 di Jepang

Ireng menegaskan, jika Prabowo tidak sungguh-sungguh untuk mengambil posisi Menhan, dia masih akan menjadi rujukan kekuatan politik yang mewarnai dinamika demokrasi Indonesia.

Ireng menambahkan, di banyak peristiwa politik belakanan ini, publik masih sangat menunggu sikap dan tindakan politik Prabowo sebagai respon dari berbagai persoalan yang ada di Tanah Air.

Baca: Bupatinya Ditangkap KPK, Warga Lampung Utara Syukuran Potong Kambing di Halaman Pemda

Menurutnya, kelihatan sekali Prabowo masih diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan politik arus utama.

Karenanya, mengincar posisi Menhan, akan membuat Prabowo Subianto sama seperti menggali penolakan yang dalam dari para pendukungnya yang sudah terlanjur loyal. Mereka akan menyimpan ingatan tentang Prabowo yang ternyata hanya mementingkan jabatan.

"Ketika Prabowo sudah mempersempit ruang perannya sendiri dengan menjadi Menhan, itu sama saja mengkerdilkan arti penting dirinya sebagai tokoh politik," beber Ireng.

Ireng mengingatkan, Prabowo Subianto tidak perlu menjadi Menhan mengingat kapasitas dirinya diperlukan bersama kekuatan bangsa lainnya untuk memback-up pemerintah dalam urusan kepentingan nasional yang jauh lebih besar dan lebih krusial.

"Jika kepentingan untuk mendukung pemerintahan Jokowi direpresentasikan dengan menempati jabatan tertentu, maka mungkin akan lebih elegan jika Prabowo mau mewakafkan dirinya masuk dalam jajaran Watimpres sehingga pikiran-pikiran dan keberpihakannya terhadap kemajuan negara akan lebih langsung memperkuat gerak langkah kepemimpinan Jokowi," tandasnya.

Menurutnya, publik lebih ingin menyaksikan kolaborasi yang konstruktif dari para tokoh misalkan antara Jokowi dan Prabowo dalam konteks Presiden dan Watimpres.

Jika pun Gerindra mengincar kursi Menhan, lebih baik menyiapkan orang lain yang sesuai untuk posisi tersebut.

Gerindra Membantah

Terkait kabar Prabowo mengincar kursi Menhan ini, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya tidak pernah mendapat informasi tersebut, termasuk yang menyebutkan, Prabowo ditawari posisi tersebut di Kabinet Jokowi-Maruf Amin.

"Sumbernya dari mana saya nggak tahu," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada awak media di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Dia menyatakan, Prabowo sudah memberikan penegasan tidak pernah ada tawaran kursi Menhan kepadanya dan dirinya juga tidak pernah meminta jabatan tersebut.

Tidak hanya kursi menhan, Dasco juga membantah Gerindra meminta kursi Menteri Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keaman