TRIBUNNEWS.COM - Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda menginginkan pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk membahas permasalahan yang terjadi di Papua.

Namun Benny Wenda mengajukan lima syarat khusus jika pertemuan tersebut terlaksana.

"Saya berharap dia (Jokowi) berkenan untuk duduk bersama saya dan mendiskusikan masa depan Papua Barat," kata Benny melalui keterangan tertulis, Selasa (8/10/2019).

Benny Wenda adalah aktivis separatis asal Papua yang disebut polisi sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Benny kini diketahui menetap di Inggris.

Kelima syarat yang diajukan Benny Wenda yakni, pertama, referendum Papua harus masuk di dalam pertemuan itu.

Kedua, Benny meminta pertemuan itu difasilitasi oleh pihak ketiga, misalnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara ketiga yang disepakati bersama.

Ketiga, ia meminta pemerintah Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) berkunjung ke Papua.

Ke empat, pemerintah Indonesia harus segera menarik TNI-Polri dari Papua.

"Seluruh tambahan 16.000 personel TNI-Polri yang diturunkan sejak Agustus 2019, segera ditarik," ujar Benny.

Ke lima, kepolisian harus melepaskan seluruh tahanan politik, yaitu Wakil Ketua II ULMWP Buchtar Tabuni, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta dan seluruh mahasiswa yang diamankan sejak situasi memanas di Papua.

Syarat terakhir, pemerintah Indonesia didorong mencabut pembatasan akses bagi media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Papua Barat.

Kata Jokowi, Moeldoko dan Wiranto

Mengenai pertemuan dengan tokoh kemerdekaan Papua, Presiden Joko Widodo sendiri sudah menyatakan, siap untuk bertemu.