Jenderal Andika Perkasa Kumpulkan Pejabat Utama TNI AD Bahas Demo dan Karhutla
Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengumpulkan sejumlah pejabat utama TNI Angkatan Darat (AD)
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengumpulkan sejumlah pejabat utama TNI Angkatan Darat (AD) untuk membahas rencana aksi demo serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pejabat utama TNI AD yang hadir berasal dari semua daerah, kecuali Papua yang saat ini sedang fokus menjalankan operasi di wilayahnya.
"Kami semua kumpul dalam rangka untuk mengudpate situasi terakhir di semua wilayah," ujar Andika di Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Baca: Banyak Wisudawan Singapore University Baru Tahu Kaesang Anak Presiden Jokowi Saat Diwisuda
Menurutnya, berdasarkan laporan yang disampaikan masing-masing daerah, secara umum sudah sangat baik atau kondusif.
"Yang menonjol dari kesimpulan kami hanya dua, yaitu tentang rencana demonstrasi tapi rencana demonstrasi itu pun tidak terlihat, sampai hari ini tidak terlihat disemua wilayah," ujarnya.
Ia menjelaskan, ada beberapa daerah yang sudah terbaca, terkait tanggal dan lokasi pelaksanaan aksi demo dalam waktu dekat ini.
Baca: Slamet Maarif: Aneh Kalau Ninoy Karundeng Merasa Diculik dan Dipersekusi
"Tapi itu sangat sedikit sekali, saya tidak perlu menyebut di mananya, tapi mayoritas belum ada rencana (aksi demo) yang terucap maupun tertulis," tutur Andika.
Persoalan kedua, kata Andika, pelibatan TNI AD dalam menangani Karhutla yang telah dijalankan bersama semua instansi terkait.
"Kami semua para Panglima Kodam dan Panglima Korem, semuanya membantu all out. Kemudian juga terakhir sampaikan apa yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran Angkatan Darat dalam menghadapi event-event besar satu-dua sampai tiga minggu kedepan," kata Andika.
Pernyataan Panglima TNI
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen TNI untuk ikut mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019 pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Hal itu disampaikannya usai meresmikan pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019) pagi.
Bahkan Panglima TNI tak segan menyatakan siapapun yang berniat menggagalkan pelantikan presiden akan berhadapan dengan TNI.