Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Demokrat tidak setuju dengan wacana MPR RI mengamandemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurutnya menghidupkan kembali GBHN tidak perlu dengan mengamandemen UUD 1945.

"Tidak perlu mengubah UUD 1945 jika maksudnya hanya untuk hidupkan GBHN, jika hanya mau mengganti nama, cukup UU saja," ujar Ketua Fraksi Demokrat di MPR Benny K Harman, Rabu (8/10/2019).

Lagi pula menurut Benny saat ini Indonesia sudah memiliki GBHN dengan nama yang berbeda yakni rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek.

Baca: Prediksi UEA vs Timnas Indonesia, Duel Taktik dan Pengalaman Simon dengan Bert van Marwijk

"Kalau UU ini dipandang belum lengkap, out of date dan tidak responsif lagi dengan kondisi sekarang, kita revisi UUnya agar menjadi lengkap dan lebih responsif. Jangan ganggu konstitusinya," katanya.

Apabila ingin mengubah nomenklaturnya menurut Benny, tinggal diubah saja nama undang-undang menjadi UU tentang GBHN.

Menurutnya, belum ada alasan mendasar untuk mengubah UUD 1945.

Adapun masalah kenegaraan yang mucul selama ini lebih kepada implementasinya yang lemah.

"Berbagai masalah kenegaraan yang muncul selama ini menurut kami tidak bersumber pada konstitusi, bukan karena substansi konstitusi yang tidak lengkap, tapi karena pelaksanaannya yang so weak," katanya.

Baca: Profil Kaesang Pangarep Putra Bungsu Jokowi yang Baru Saja Wisuda dari Universitas di Singapura

Ketimbang berkutat pada perlu tidaknya amandemen, ia mengatakan sebaiknya kekuatan politik di MPR difokuskan membantu pemerintah menyelesaikan kasus Papua.

"Serta merespon tuntutan publik terkait Perpu KPK agar negeri aman dan tentram," katanya.

Pandangan akademisi

Wakil Ketua MPR RI f-Demokrat Syarief Hasan menyatakan, rencana pembahasan amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terlalu dini.