TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia merupakan negara yang mengirimkan jemaah haji terbesar di dunia. Lebih dari 200 ribu umat muslim di Indonesia menunaikan ibadah haji ke tanah suci setiap tahunnya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap sekembalinya dari tanah suci, jemaah haji kembali sebagai haji mabrur.

Dan kemabruran tersebut dapat mewujud pada peningkatan kualitas bangsa. Hal ini dikemukakan Menag saat membuka Rakernas Evaluasi Haji 1440H/2019M, di Jakarta.

"Jadi jemaah haji kita yang jumlahnya terbanyak setiap tahunnya itu, diharapkan memiliki dampak sosial yang positif juga sepulangnya ke tanah air," harap Menag, Selasa (08/10/2019).

Untuk itu, ia pun mencanangkan 2020 menjadi tahun Peningkatan kualitas manasik haji. Untuk itu, jemaaah perlu memiliki pengetahuan lengkap tentang pelaksanaan haji.

Menag menjelaskan pengetahuan haji tidak hanya kaifiyah manasik saja tapi juga soal filosofi haji. Menurutnya ada makna lebih mendalam mengenai manasik haji seperti tawaf, sai dan wukuf haji.

“Sehingga setiap jemaah haji setelah berhaji wawasannya bertambah. Kemabruran harus mewujud meningkatkan kulaitas mansik haji sehingga kedepannya juga berkorelasi positif untuk kualitas bangsa keseluruhan,” ujar Menag.

"Kita ingin ada peningkatan setelah hal-hal yang bersifat fisik, maka kita harus menambah kualitas penyelenggaraan ini dengan kepuasan non fisik," kata Menag.

Senada dengan Menag, Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali menyampaikan selama kini saatnya dilakukan peningkatan layanan haji dalam hal bimbingan ibadah.

"Setelah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam layanan akomodasi, transportasi, konsumsi bahkan kesehatan, tiba gilirannya prioritas peningkatan dialihkan pada layanan yang tidak kalah penting dan justru menjadi jantung dari ibadah haji itu sendiri, yakni layanan bimbingan ibadah," kata Nizar.

Dengan demikian, menurutnya jemaah haji Indonesia tidak hanya akan mendapatkan layanan terbaik dari hal-hal yang sifatnya layanan fisik dan teknis, namun juga layanan yang bersifat substantif.

Untuk itulah kemudian Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1440 H/2019 M yang melibatkan seluruh elemen yang terlibat dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.

“Agar berbagai bentuk layanan kepada jemaah dapat terus meningkat, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah selaku pengemban amanah, terus berupaya melakukan penyempurnaan kebijakan, sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji,” kata Nizar.

Rakernas ini akan diselenggarakan selama tiga hari, 8-10 Oktober 2019. Hadir dalam acara tersebut Menteri Kesehatan RI yang di wakili Kapus Haji Eka Jusuf Singka, Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, Konsul Haji di Jeddah Endang Jumali, Eselon II Ditjen PHU, serta Dewan Pengawas BPKH Khasan Fauzi.